Yusril: UU Minerba Untungkan Freeport dan Newmont

Yusril: UU Minerba Untungkan Freeport dan NewmontSikap keberatan terhadap UU Mineral dan Batubara (Minerba) No 4/2009 yang ditunjukkan dua perusahaan raksasa pertambangan Freeport dan Newmont dinilai aneh oleh  Yusril Ihza Mahendra.  Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menilai undang-undang tersebut justru menguntungkan dan menyelamatkan kedua perusahaan tersebut ( Freeport dan Newmont ). Pasalnya, jika dibaca detil, UU tersebut justru sangat merugikan  para pengusaha kecil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Disebutkan Yusril salah satu  terobosan dalam UU tersebut adalah diwajibkannya perusahaan-perusahaan tambang mengembangkan hilirasisi Minerba dan melarang ekspor bahan mineral mentah (ore).  Jika ditafsirkan,  makna dari pengolahan yang disebutkan di UU ini sampai pada tahap konsentrat.

Nah, apa yang dilakukan Freeport dan Newmont sudah pada tahap seperti itu. Sehingga ekspor yang dilakukan bukan bahan mentah tapi konsentrat yang sudah siap dijadikan metal. “Jadi, hemat saya  keduanya tak akan terkena peraturan tersebut. Justru,  UU ini akan mencekik para pemegang IUP di daerah-daerah,” jelas pakar hukum tata Negara dalam  diskusi di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Untuk memberi rasa keadilan, Yusril menyarankan agar dilakukan amandemen terbatas  terhadap turunan UU Minerba tersebut yakni  Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010.  Jika dilaksanakan, PP ini  berpotensi pada lesunya  investasi pertambangan di Indonesia. Ujungnya, angka pengangguran makin tinggi.  “Saran  saya dilakukan amandemen terbatas pada peraturan tersebut,” jelasnya.

Klausul yang perlu diamandemen adalah pasal 112 angka 4 huruf C. Pelonggaran ini diharapkan lebih adil terutama bagi pengusaha tambang kecil pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Karena dampak serius ini ditanggung oleh pemegang IUP yang baru beberapa tahun melaksanakan usaha pertambangan, padahal negara harus membuat aturan yang adil bagi semua,” tegasnya.

Yusril sudah dimintai pendapat dan masukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hilirisasi dan larangan ekspor Minerba sebagai turunan UU Minerba yang tengah digodok. Masukan ini akan diserahkan Yusril secara resmi kepada SBY, Selasa (8/12). Sebab, sebelum 12 Januari RPP tersebut harus sudah terbit. (ram)