YLKI Minta PLN Tidak Hapus Subsidi Listrik

YLKI Minta PLN Tidak Hapus Subsidi Listrik
Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo. foto: lampost.co

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada pemerintah untuk tetap memberikan subsidi dalam penyaluran listrik ke masyarakat.  Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengatakan, data mengenai kategori miskin tersebut bisa mengacu kepada data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial mengenai masyarakat miskin di Indonesia.

“Prinsipnya subsidi tetap ada, tapi diberikan ke kelompok miskin. Bisa ambil dari data Kementerian Sosial. Jadi misalnya, untuk mereka yang minta 450 VA bisa dengan menunjukkan kartu miskin jadi langsung akan dapat subsidi,” katanya di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

YLKI melihat bahwa mekanisme subsidi yang diberikan oleh PT PLN (Persero) saat ini masih belum benar. Alasannya, kategori penerima subsidi masih berdasarkan daya listrik. Akibatnya, penerima subsidi masih dipukul rata. “Jadi harus diganti, berdasarkan profil yang miskin dapat subsidi,” tuturnya.

Sudaryatmo menduga, langkah pukul rata yang dilakukan oleh PLN dalam memberikan subsidi listrik tersebut sebagai akibat perusahaan negara yang bertugas menyalurkan listrik di Indonesia tersebut tidak memiliki profil pelanggan. “Pertanyaannya, PLN punya tidak profil pelanggan? Tidak adanya profil pelanggan akhirnya ya dipukul rata dalam pengenaan tarif,” jelasnya.

Pihaknya pun mengaku pencabutan subsidi yang tak tepat sasaran perlu dilakukan. Akan tetapi, pencabutan mesti bertahap supaya pelanggan yang mulanya dapat subsidi tidak langsung mendapat beban berat.

“Catatan YLKI akan dilakukan sekaligus akan membebani, harusnya bertahap, misalnya pencabutan tidak dilakukan serentak misal 3-4 termin,” tandas dia.

Sebelumnya dituliskan bahwa PLN akan mencabut subsidi listrik kepada 23 juta pelanggan secara bertahap. Tahap awal yang menjadi sasaran pencabutan subsidi tersebut adalah pengguna di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, Jabodetabek diincar untuk tahap awal kemudian pencabutan subsidi listrik merambah ke seluruh Pulau Jawa. “Tahap awal dilakukan di Jabodetabek dan Jawa,” kata Sofyan. (lp6)