Wow, PKL Italia Masuk Surabaya

Wow, PKL Italia Masuk Surabaya
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melihat produk UMKM Pahlawan Ekonomi Surabaya.

Kekhawatiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan dampak zona perdagangan bebas ASEAN terbukti. Pasalnya, meski kran Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 belum dibuka tapi puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) asal Italia sudah berdagang di Surabaya.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Surabaya Widodo membeberkan, saat ini warga negara asing (WNA) telah menyasar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Jika sebelumnya produk luar negeri yang beredar di Surabaya hanya industri besar kini tidak, para PKL mancanegara pun sudah datang ke sini. Sekarang sudah mulai ada PKL asing, kebanyakan orang Italia,” bebernya, Rabu (8/10/2014).

Stan PKL milik orang Italia tersebut bisa dijumpai di salah satu kawasan di Surabaya Timur. Adapun produk yang dijual adalah aneka gorengan seperti pisang goreng, ote-ote hingga tahu isi.

Berdasar catatan Disperdagin Surabaya, mereka mematok harga gorengannya lebih murah dan enak ketimbang harga gorengan yang biasa dijual warga Surabaya. Sepotong pisang goreng dibanderol seribu rupiah, tapi rasanya dinilai lebih enak dan berkualitas.

“Informasinya, mentega yang digunakan adalah mentega Singapura. Kami masih belum tahu bagaimana strategi yang digunakan sehingga bisa menghasilkan produk berkualitas dengan harga murah,” paparnya.

Menurut Widodo, jika melihat asas perdagangan bebas, pihaknya tidak bisa serta-merta melarang orang asing yang membuka usaha di Surabaya. Yang bisa dilakukan yakni melindungi hak paten produk lokal serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing.

“Upaya proteksi merek sudah dijalankan Disperindag sejak 2010. Total hingga kini sudah ada lebih kurang 400 pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitasi proteksi merek ini. Artinya, mereka sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun ini, dari target 380 pemohon, sedikitnya 178 pemohon telah mendaftarkan legalitas brand-nya. 100 diantaranya sudah mengantongi sertifikatnya sementara sisanya masih dalam proses,” bebernya.

Dari data Disperindag, 400 merek yang sudah mengatongi sertifikat kebanyakan merupakan jenis usaha handicraft (kerajinan tangan), fashion, dan makanan-minuman.

Widodo menyampaikan bahwa pendaftaran merek ini gratis karena biaya ditanggung APBD Kota Surabaya. Syaratnya, pemohon harus memiliki KTP Surabaya.

“Kalau mengurus sendiri biayanya sekitar Rp 2 juta. Tapi, dengan program fasilitasi dari pemkot, pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun karena sudah didanai oleh Pemkot,” imbuhnya.

Selain kualitas produk, faktor tenaga kerja tampaknya juga akan memberikan tantangan tersendiri bagi Surabaya. Pasalnya, dengan diberlakukannya MEA, maka arus keluar-masuknya orang, barang dan uang dari dan ke Indonesia lebih mudah. Hal itu menyebabkan adanya kemungkinan para pekerja dari luar negeri berdatangan ke Surabaya.

Menurut Widodo, Surabaya bisa jadi daya tarik para tenaga kerja asing. Sebagai pembanding, upah minimum kota (UMK) Surabaya lebih tinggi ketimbang UMK di India yang jika dikurskan ke rupiah berkisar pada Rp 1,6 juta saja.

Untuk itu, pemkot berinisiatif memberikan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja non-formal. Misalnya, penjahit, pengasuh bayi, buruh cuci, pengrajin dan sebagainya. (wh)