WNA Akan Dipermudah Buka Rekening Valas

WNA Akan Dipermudah Buka Rekening Valas
foto: bankmandiri.co.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengeluarkan peraturan mengenai penyederhanaan rekening valas oleh perorangan Warga Negara Asing (WNA). Selama ini, pembukaan rekening bagi WNA harus menyertakan banyak dokumen.

Seperti paspor, Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) dan dokumen penunjang lainnya dalam rangka customer due dilligent (CDD). Dengan peraturan yang alan dikeluarkan akan dipermudah.

 

“Diharapkan dengan peraturan yang akan segera dibuat ini akan mendorong wisatawan khususnya “frequent flyer” untuk membuka rekening valas di bank lokal,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam siaran presnya.

 

Kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaring dana valas para wisatawan tersebut agar masuk ke sistem perbankan Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan suplai valas melalui pertambahan simpanan valas perbankan. 

 

Selain itu, kemudahan ini diharapkan juga dapat meningkatkan minat warga negara asing untuk berinvestasi dan atau berwisata di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk mesesuaikan mendukung kebijakan Pemerintah maupun Bank Indonesia. 

 

“Dalam waktu dekat peraturannya dapat segera kami keluarkan. Kami sudah mendapatkan persetujuan dari PPATK untuk menyederhanakan proses pembukaan rekening bagi WNA ini,” terangnya.  

 

Sedangkan mengenai ketentuan penyederhanaan persyaratan yang akan dikeluarkan diantaranya pertama rekening turis dengan saldo terbatas antara 2.000 dolar AS – 50.000 dolar AS. Dimana persyaratan pembukaan rekening dalam rangka Customer Due dilliggent (CCD) cukup dengan menunjukkan identitas berupa paspor. 

 

Ketentuan lainnya adalag saldo pertama minimal 2.000 dolar AS dan saldo maksimal 50.000 dolar AD. Dimana Jumlah saldo dibawah 10.000 dolar AS dikenakancharges lebih tinggi.

 

Kedua adalah Rekening WNA dengan Saldo Tidak Terbatas persyaratannya pembukaan rekening dalam rangka CDD menggunakan paspor dan 1 (satu) dokumen tambahan. Misalnya dengan referensi dari bank terkait di negara asal WNA, surat keterangan domisili setempat, identitasistri, foto kopi kontrak tempat tinggal, atau kartu kredit/debet. Sedangkan saldo lebih dari 50.000 dolar AS.

 

“Ketiga rekening WNA dengan Saldo Khusus atau jumlah besar persyaratan pembukaan rekening dalam rangka CDD menggunakan paspor dan dokumen tambahan tertentu,” tegasnya.

 

Dokumen tambahan itu berupa referensi dari bank terkait di negara asal WNA, surat keterangan domisili setempat, identitasistri, fotokopi kontrak tempat tinggal, atau kartu kredit/debet. Dan saldo lebih dari 1.000.000 dolar dengan pajak bunga deposito lebih rendah dari pajak pada umumnya. Serta diterapkan secara progessive yaitu lebih banyak saldo, lebih rendah pajaknya.

 

“Diprioritaskan pembukaan rekening ini hanya oleh bank-bank tertentu yang memenuhi syarat manajemen risiko dan kehati-hatian perbankan,” tambahnya.

 

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah, OJK juga akan mengeluarkan peraturan yang menyederhanakan persyaratan ketentuan kepada perbankan untuk melakukan kegiatan Trust. Ketentuan ini dikeluarkan untuk meningkatkan pasokan devisa dan meningkatkan peran serta daya saing perbankan dalam negeri, serta untuk mendorong pendalaman pasar keuangan (financial deepening) di domestik. 

 

Kegiatan Trust ini menurut Muliaman mencakup kegiatan sebagai agen pembayar (paying agent); agen investasi (investment agent) dana secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah atau  agen peminjaman (borrowing agent) dan atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

Trustee dapat dilakukan oleh Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA).

 

“Intinya bank akan dipermudah persyaratannya untuk memiliki bisnis Trustee. Ini penting untuk meningkatkan pasokan devisa,” pungkasnya. 

 

Sebelumnya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang melambat, OJK sudah mengeluarkan beberapa peraturan di bidang perbankan. Diantaranya  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.

 

Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

 

Sedangkan peraturan di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK juga telah mengeluarkan aturan baru seperti memberikan stimulus bagi perusahaan perasuransian dan dana pensiun sebagai upaya untuk mengurangi dampak pelemahan kondisi keuangan global. (wh)