Warga Apartemen Surabaya bakal Dijaring Operasi Yustisi

Warga Apartemen Surabaya bakal Dijaring Operasi Yustisi

 

Warga yang tinggal di apartemen Surabaya segera melengkapi identitas kependudukan. Pasalnya, petugas gabungan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan pihak kecamatan akan menggelar operasi yustisi.

Kepala Dispendukcapil Suharto Wardoyo mengatakan, kegiatan operasi yustisi tersebut untuk melakukan razia dokumen kependudukan. Ini dilakukan guna memeratakan pengecekan administrasi kependudukan di semua kalangan dan kawasan. Apalagi menghadapi AFTA tahun depan, akan banyak warga asing yang masuk ke sini.

“Operasi yustisi di apartemen ini kami rencanakan setelah pemilu legislatif April selesai digelar,” tegasnya, Selasa (11/3/2014).

Menurut dia, dengan operasi di apartemen pihaknya ingin dianggap tidak tebang pilih. Dan untuk apartemen sendiri diakuinya tidak mudah seperti melakukan operasi yustisi di perkampungan. “Kami akan koordinasi dengan pihak terkait atau tim gabungan yang selam ini melakukan yustisi,” ujarnya.

Mengapa memilih usai pelaksanaan Pemilu April depan? Dirinya beralasan pihaknya hingga kini masih mendata jumlah penghuni apartemen dengan bekerjasama dengan pihak kecamatan hingga kelurahan agar dapat diketahui jumlah pastinya warga yang menetap di tempat tersebut. “Juga tim kami saat ini juga sedang konsentrasi untuk pengamanan pemilu,” ucapnya.

Selain yustisi di apartemen, pihak Dispendukcapil juga terus menggiatkan sosialisasi surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi warga negara asing (WNA) yang tinggal di Surabaya. Ini juga sebagai bagian dari upaya pemkot Surabaya untuk mendorong tertib administrasi kependudukan, baik bagi warga Surabaya maupun warga luar Surabaya yang tinggal di sini.

Berbeda dengan WNI yang membutuhkan Kipem, WNA membutuhkan SKTT sebagai dokumen legal tinggal di suatu tempat atau daerah. “Sosialisasi dan edukasi kepada aparat maupun tokoh warga terkait administrasi kependudukan ini. Tidak terkecuali bagi warga asing,” pungkasnya.(wh)