Wapres: Pelaksanaan BPJS Tak Bisa Ditawar

Wapres : Pelaksanaan BPJS Tak BIsa DitawarWakil Presiden Boediono mengingatkan, pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah tidak bisa ditawar mulai 1 Januari 2014.  Semua persiapan harus berjalan sebaik mungkin, terutama perangkat di PT Askes (Persero).

Hal itu disampaikan Boediono didampingi Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy dan Dirut PT Askes Fachmi Idris meninjau persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan dimulai 1 Januari 2014 ke kantor pusat PT Askes dan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih.

“Saya tadi sudah mendapat jaminan dari pak dirut Askes bahwa semua sudah selesai dipersiapkan, mulai dari perangkat lunak sampai dengan manusianya di kantor pusat dan cabang,” kata Boediono kepada pers di halaman Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta, Rabu (11/12/2013)

Boediono menilai dari hasil peninjauan persiapan dan perangkat kerja di PT Askes, pelaksanaan BPJS sudah sangat baik sehingga diharapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

“Kalaupun nanti ada perbaikan tentu akan dilakukan di sana-sini sambil berjalan,” tutur Boediono.

Dalam peninjauannya tersebut Wapres Boediono juga menyatakan rasa puasnya dengan berbagai persiapan yang dilakukan PT Askes. “Saya melihat persiapannya sangat bagus dan moga-moga bisa berjalan baik,” ucapnya, berharap.

UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan PT Askes (persero) menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan jaminan kesehatan.

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dilaksanakan PT Jamsostek (Persero).

Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.(ant)