UU Pemilu Larang Kampung Jadi Ajang Kampanye

UU Pemilu Larang Kampung Jadi Ajang KampanyePemerintah melarang tegas adanya kampanye di dalam kampus. Karena itu, karena itu pendidikan politik dan politik praktis di dalam kampus hendaknya dibedakan.

Hal itu ditegaskan Mendikbud Mohammad Nuh di sela-sela kunjungan ke Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari, Surabaya, Minggu (12/1/2014).  “Tahun 2014 sebagai tahun politik dapat dijadikan momentum oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik, misalnya menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia kepada para capres,” paparnya.

Kata Nuh, kalangan kampus boleh saja mengundang capres-cawapres untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam koridor akademik, bukan politik praktis. “Kalau diskusi boleh-boleh saja, tapi kalau menyampaikan visi dan misi berarti kampanye dan hal itu dilarang UU Pemilu,” ujarnya

Dia lalu menyebutkan pasal 86 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum pada ayat (1) huruf (h) mengatur larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, aturan untuk itu juga ada dalam Peraturan KPU.

Dalam Penjelasan UU Pemilu disebutkan, terang Nuh, fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah.

“Yang dimaksud `tempat pendidikan` adalah gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi,” katanya.

Karena itu, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan yang bersifat pendidikan politik di kampus. “Kami memberikan kebebasan akademik kepada semua kampus, karena kampus memiliki otonomi untuk memilih dan mengagendakan kegiatan-kegiatan akademiknya. Jadi, kami tidak melarang. Yang penting, mereka tidak boleh melanggar UU Pemilu.” katanya.(ant/wh)