UMKM Jatim yang Miliki Akses Perbankan Baru 12 Persen

 

UMKM Jatim yang Miliki Akses Perbankan Baru 12 Persen

Meski sudah ada aturan bank wajib menyalurkan kredit minimal 20 persen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), ternyata baru 12 persen dari 6,3 juta UMKM Jatim yang sudah memiliki akses ke perbankan. Ini karena banyak UMKM belum memiliki legalitas usaha.

“Banyak yang belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) meski usahanya kredibel. Ini karena pelaku UMKM Jatim merasa tidak perlu memiliki kelengkapan usaha,” kata Wakil Ketua Kadin Jatim bidang UMKM M Rizal di sela-sela Rapimprov Kadin Jatim di Hotel Shangri-la Jumat (7/2/2014).

Pola pikir pelaku UMKM itu, kata M Rizal, adalah tidak mau ribet dan sulit. Tidak perlu legalitas usaha, yang penting usaha lancar, dan meraih laba.  “Karena pikiran seperti ini, usahanya sulit bisa berkembang menjadi lebih besar,” kata

Menurut Rizal, usaha UMKM Jatim yang belum memiliki legalitas itu sekitar 90 persen kredibel. Artinya layak mendapat pinjaman dana dari perbankan. Namun karena ada aturan dari Bank Indonesia (BI) tentang syarat-sarat untuk bisa mendapatkan kredit harus memiliki legalitas usaha, dan memiliki administrasi yang baik, dan minimal dalam satu tahun terakhir meraih laba. Bagi UMKM itu sulit dipenuhi.

Dijelaskan, berdasarkan teori, jika sekitar lima persen penduduk menjadi entepreneur atau pengusaha, maka negara itu akan maju. Penduduknya akan sejahtera. Jika teori itu diberlakukan, mestinya penduduk Jatim lebih sejahtera dan banyak penduduknya yang kaya-kaya. Ini karena ada sekitar 6,3 juta UMKM. Lima persen dari penduduk Jatim yang sekitar 38 juta jiwa, adalah 2,95 juta jiwa. Padahal di Jatim ada 6,3 juta UMKM.

Namun kenyataannya masih ada penduduk miskin di Jatim. Ini terjadi karena pertumbuhan UMKM Jatim stagnan jika dilihat dari volume usaha. Namun dari sisi jumlah terus bertambah. Mereka baru bekerja sebagai pedagang, belum sebagai pengusaha yang terus berusaha menjadi lebih besar.

Untuk memperbanyak entepreneur yang mencapai lima persen dari penduduk Jatim. Kadin Jatim mendesak perbankan memberikan kemudahan akses bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai jaminan kredit

Pemprov Jatim, jelas M Rizal telah membentuk PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebagai asuransi yang menjamin kredit UMKM Jatim. Karena modal yang terbatas, PT Jamkrida tidak bisa menjamin semua kredit yang dimohon UMKM. Pemprov Jatim perlu menambah modal PT Jamkrida. Dananya berasal dari APBD Jatim.

“Jatim memiliki dana yang cukup besar, tinggal kemauan baik gubernur untuk mengajukan penambahan dana penjaminan kredit ke DPRD Jatim agar disetujui,” jelas M Rizal.(wh)