UMK dan Dilema Ketenagakerjaan Kita

UMK dan Dilema Ketenagakerjaan Kita

 

*Agus Wahyudi (aguswahyudi1972@gmail.com)

Di setiap penghujung tahun, ada agenda krusial bangsa ini yang selalu memunculkan polemik. Yakni, menyangkut penetapan standar upah minimum pekerja. Ketegangan selalu menyelimuti jelang penetapan. Baik di kalangan buruh, pengusaha, maupun pemerintah.

Tak terkecuali pada tahun ini. Terkait penetapan dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hampir di semua daerah diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa. Saban hari, jalanan dibanjiri kaum buruh yang menuntut perbaikan nasib. Sementara para pengusaha dibuat cemas jika kenaikan upah bakal berdampak serius pada kelangsungan usaha. Apalagi jika besaran kenaikan bisa tembus 30 persen lebih.

Tuntutan kenaikan upah, tentu saja, diharapkan tidak menjadi kendala bagi Indonesia dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Pasalnya, selama ini sudah banyak investor yang hengkang dari Indonesia dan mencari negara lain yang dinilai memiliki iklim investasi lebih baik.

Yang penting dicermati, tahun ini penepatan UMK bakal pelik. Ini menyusul rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan kenaikan harga BBM jelas mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok. Bahkan saat ini pun beban masyarakat sudah bertambah lantaran kenaikan sejumlah bahan pokok.

Kita tentu tak ingin jika penetapan UMK bakal jadi amunisi untuk menghantam pemerintahan yang baru. Karena isu UMK atau juga kenaikan BBM bisa makin memanas karena berurusan dengan tuntutan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan periuk nasi.

Betapapun, masalah UMK ini sangat erat hubungannya dengan potret ketenagakerjaan di Tanah Air. Dimana permasalahannya terkait individu tenaga kerja, di antaranya pendidikan rendah, tidak memiliki kompetensi,kemiskinan, menjadi andalan ekonomi utama keluarga dan lain sebagainya.

***

Memang, hingga kini, problem ketenagakerjaan masih menjadi ancaman serius. Berbagai macam kasus ketenagakerjaan, baik yang menghadap-hadapkan antara buruh dan majikan maupun majikan dan birokrasi, masing sering terjadi.

Kondisi ini tentu menimbulkan kerawanan. Sebab, jika ekskalasinya makin membesar bakal mendorong terjadinya gejolak sosial. Makanya, diperlukan upaya kreatif mencegah sekaligus memberikan solusi alternatifnya.

Secara empirik, masalah ketenagakerjaan ini tidak mutlak lagi ditangani pemerintah pusat. Ini setelah adanya pelimpahan kewenangan yang dirumuskan dalam Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Dimana, masalah ketenagakerjaan merupakan satu dari 11 kewenangan yang wajib dilaksanakan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Di satu sisi, adanya pelimpahan kewenangan itu bisa berdampak nilai positif bagi daerah. Karena dalam setiap masalah ketenagakerjaan yang terjadi dapat dituntaskan lebih cepat. Ini tentu juga dipengaruhi pemerintah pusat yang  harus konsisten melaksanakan Nomor 32/2004. Tidak boleh setengah hati. Sebab, dalam banyak kasus ketenagakerjaan, campur tangan pemerintah pusat masih dominan. Terutama dalam kasus yang melibatkan buruh dalam jumlah massif.

Di sisi lain, pelimpahan itu bisa jadi bumerang. Pasalnya, selama ini tipikal dunia usaha di Indonesia lebih banyak bergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Sangat sedikit sekali industri lokal yang benar-benar tumbuh dari bawah.

Karakteristik yang banyak dijumpai, industri di daerah merupakan diversifikasi usaha besar yang dibangun di Jakarta dan beberapa negara baik di Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat.

Dalam konteks itu, ada beberapa catatan yang bisa dijadikan kajian menyikapi masalah ketenagakerjaan ini. Pertama, keberadaan dunia usaha yang mempekerjakan karyawannya mayoritas menghadapi situasi pahit menyusul krisis ekonomi yang tak kunjung pulih. Ini membawa dampak yang tidak kecil, karena perusahaan harus melakukan efisiensi ketat untuk survive. Kenyataan ini tak jarang membuat perusahaan terpaksa memangkas jumlah karyawannya.

Kedua, dalam situasi itu tantangan ke depan juga sangat berat, apalagi menghadapi pasar bebas dan masuknya modal asing. Persaingan itu jelas membawa konsekuensi ambruknya dunia usaha yang tidak didukung modal besar dan tidak digarap secara profesional. Akibat kolapsnya perusahaan, secara otomatis melahirkan booming pengangguran yang berlipat-lipat.

Ketiga, piranti aturan. Adanya peraturan daerah (perda) yang dirumuskan dalam pelayanan di bidang ketenagakerjaan sangat dibutuhkan. Di beberapa daerah masih ada yang mengeluarkan produk aturan yang mengatur ketenagakerjaan.

Kendati secara ideal diyakini belum memadai, namun rumusan perda ini cukup positif sebagai acuan untuk mengatur urusan ketenagakerjaan. Paling tidak, menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, maupun aparat pemerintah.

Secara operasional, perda pelayanan ketenagakerjaan mengatur tentang ketentuan perizinan berikut syarat-syaratnya. Juga jenis perizinan  yang mengatur bursa tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sanksinya. Selain itu ada penempatan tenaga kerja mulai dari Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), dan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS).

Yang tak kalah penting, perda pelayanan ketenagakerjaan itu juga mengatur tentang retribusi. Ketentuan retribusi ini digarap dengan asumsi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ketenagakerjaan.

Dari situ, pemerintah daerah juga akan mengembalikan dalam bentuk pengawasan. Sebab, selama ini, posisi pekerja selalu tidak menguntungkan. Selain terkait rendahnya upah yang diterima, dalam kasus sengketa dengan perusahaan posisi tawar pekerja juga tidak kelewat besar, bahkan mungkin tidak ada sama sekali.

Yang tak kalah penting  menyangkut keselamatan kerja. Kenyataan di lapangan masih banyak perusahaan yang kurang mempedulikan keselamatan kerja karyawannya. Misalnya, ketentuan pemakaian pengamanan untuk kegiatan yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja, acapkali terabaikan.

Jika pengawasan berjalan efektif, tentunya akan mampu mengontrol setiap unit kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Setidaknya, jika ditemui adanya penyimpangan mekanisme sanksi bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Cuma yang mesti dipikirkan, pemberlakuan retribusi itu harus diikuti komitmen yang jelas. Mengingat, adanya piranti aturan itu juga berpeluang terjadinya persekongkolan terselubung, terutama yang terjadi antara aparat pemerintah dan perusahaan itu sendiri.

Godaan melakukan penyimpangan yang dibungkus dengan aturan tentu merupakan kejahatan yang tak bisa ditolerir. Jika hal itu terjadi, berarti peraturan ketenagakerjaan ini sebagai sebuah pengingkaran yang justru malah membawa petaka bagi urusan ketenagakerjaan. (*)

*Pemimpin Redaksi enciety.co