Uber dan Grab Di-Deadline 31 Mei Untuk Urus Ijin

Uber dan Grab Di-Deadline 31 Mei Untuk Urus Ijin
ilustrasi: philstar.com

Pemerintah memberikan waktu hingga 31 Mei 2016 bagi Uber Taxi dan Grab Car bekerja sama dengan badan usaha angkutan transportasi ataupun koperasi yang diberi izin menyelenggarakan angkutan umum.

Tenggat waktu tersebut diputuskan setelah pemerintah melalui Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta perwakilan Organda, Uber dan Grab mengadakan rapat bersama di Jakarta pada Kamis (24/3/2016).

“Kesepakatan terakhir diberi waktu sampai 31 Mei 2016, kurang lebih dua bulan. Pada 31 Mei Uber dan Grab, harus kerja sama dengan operator transportasi umum yang sah atau mendirikan badan hukum sendiri. Silakan saja. Kami mendorong,” papar Jonan di Jakarta.

Jonan menambahkan, terdapat kesepakatan lainnya yang diambil dalam rapat tersebut antara lain pemerintah mendorong pelayanan transportasi publik dalam bentuk apapun yang lebih baik. Kedua, pemerintah juga sangat mendorong adanya tata cara pelayanan transportasi umum berbasis jalan raya dengan mengikuti perkembangan zaman.

“Kalau mau pakai online, reservasi dan sebagainya itu sangat didukung. Ketiga, sarana transportasinya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” katanya. (bst)