Tunggu Organda, Risma Belum Keluarkan Tarif Angkutan Baru

Tunggu Organda, Risma Belum Keluarkan Tarif Angkutan Baru
Angkutan umum di Terminal Purabaya Surabaya yang sedang antre keluar dari terminal, beberapa waktu lalu.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan SK terkait penurunan tarif angkot. Ini karena pihak Organda belum mengirimkan pengajuan revisi penurunan tarif angkot kepadanya.

Selain itu, menurut Risma dampak penurunan BBM yang disahkan oleh Presiden Jokowi-JK beberapa waktu lalu jaraknya berdekatan. Dan jika nantinya akan ada kenaikan BBM kembali justru akan menyusahkan masyarakat.

“Mosok rek, ngeluarin SK dua minggu sekali. Baru juga ngeluarin akhir bulan November,” ungkap Risma di Balai Kota, Selasa (27/1/2015).

Risma menyatakan bahwa SK kenaikan tarif angkutan umum baru saja ia keluarkan tidak sampai satu bulan yang lalu. Menurutnya ia tidak ingin gegabah dalam membuat SK. Pihaknya khawatir akan menjadi persoalan baru di lapangan. Selain itu pihaknya juga tidak bisa asal mengeluarkan SK.

Karena prosedurnya Pemkot Surabaya menunggu usulan dari Organisasi Angkutan Dasar (Organda) dan serikat Pekerja Transpor Indonesia (SPTI) terlebih dahulu, baru kemudian pemkot bisa memproses hingga mengeluarkan SK.

“Sampai saat ini masih belum ada usulan lagi dari Organda. Jadi kita belum tahu pasti kapan akan ada SK baru lagi,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Surabaya Tundjung Iswandaru menyebutkan bahwa pemberlakuan Pergub tentang penurunan tarif angkutan umum sebesar 5 persen masih belum bisa disikapi lebih jauh oleh Surabaya. Pasalnya, masih perlu pembahasan lebih lanjut.

“Tapi, kalau di Surabaya acuannya memakai managemen pasar, dan hargnya sudah turun sendiri begitu harga BBM turun. Penurunan tarif itu masih bersifat informal dari para pekerja angkutan umum sendiri,” ujarnya.

Alasannya, sebut dia, dengan menuruti mekanisme pasar, harga angkuatan umum di Surabaya lebih sensitif. Seperti contohnya, saat harga BBM naik akhir tahun lalu, tarif angkutan umum di Surabaya yang awalnya Rp 3.800 per 15 kilo meter berubah menjadi Rp 5.000 per 15 kilo meter. Padahal belum ada SK yang diterbitkan.

Seperti saat ini, para sopir diakuinya telah menurutnkan tarif angkutannya sendiri. Jika tidak mereka akan merugi karena tidak mendapat banyak penumpang.

“Nah, begitu juga saat BBM ini turun, mereka otomatis menurunkan harga sendiri. Jadi kondisi di lapangan sekarang sudah turun, tarifnya Rp 4.000 per 15 kilo meter,” imbuhnya.

Tundjung menyatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada usulan tarif baru dari Organda dan SPTI yang diajukan ke pemkot melalui Dishub. Sehingga masih belum ada perubahan tarif.

“Tapi toh, sekarang harga di lapangan sudah turun untuk angkutan umumnya. Sebab kalau misal tidak turun, para penumpanglah yang akan protes. Itu juga korelasi dari mekanisme menegemen pasar,” imbuhnya lagi.

Akan tetapi, jika mau bermain hitungan, sebenarnya BBM itu tidak berpengaruh banyak dengan operasional kendaraan umum. Pengaruhnya hanya 10 – 12 persen saja. Oleh sebab itu, seharusnya kenaikan BBM tidak perlu sampai berpengaruh besar terhadap harga angkutan umum itu sendiri.

“Pergub itu pasti ditindak lanjuti, tapi yang perlu dicatat adalah tarif angkutan umum di Surabaya sudah stabil,” pungkas Tundjung. (wh)