Bentuk TPKAD, Percepat Akses Pembiayaan UMKM

Bentuk TPKAD, Percepat Akses Pembiayaan UMKM

foto: dok pahlawan ekonomi surabaya

Pemprov Jatim membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) guna meningkatkan dan mempermudah pembiayaan sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). TPKAD dibentuk juga untuk mendorong ketersediaan informasi terkait produk dan akses keuangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Gubernur Jatim, Soekarwo disela-sela acara pengukuhan TPKAD di gedung Negara Grahadi, Kamis (14/4/2016), mengatakan, di Jatim potensi UMKM sangat besar.

Setidaknya, dari total product domestic regional bruto (PDRB) Jatim yang mencapai Rp 1.600 triliun, sebesar Rp 900 triliun disumbang dari sektor ini. Sayangnya, mayoritas pelaku UMKM belum tersentuh pembiayaan dari bank.

“Maka, BPR (bank perkreditan rakyat) yang dimiliki pemerintah daerah, harus bisa menjadi media untuk menyalurkan kredit dengan bunga murah ini. Jika ada daerah yang belum punya BPR, maka harus dibentuk dulu. Di Jatim, dari 38 kabupetan/kota, sekitar 28 daerah sudah punya BPR. Sisanya belum,” katanya.

Dalam surat keputusan (SK) gubernur Jatim terkait TPKAD, meminta daerah untuk membentuk tim yang akan mengevaluasi dan mengidentifikasi persoalan penyaluran kredit. Kemudian merumuskan program keuangan dan mengkoordinasikan akses keuangan didaerah. Selanjutnya, pemda setempat juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait program kredit dengan bunga maksimal 9% setahun ini. Setiap enam bulan, daerah harus melaporkan perkembangan penyaluran kredit pada gubernur.

“Kredit pertanian juga menjadi perhatian dari TPKAD. Sebab, pembiayaan sektor ini masih kecil. Baru sekitar 2,27% dari total penyaluran kredit,” terangnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad yang hadir dalam pengukuhan ini menilai, akses keuangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, pihaknya meminta agar nanti ada kajian terkait penyebab kurangnya akses keuangan pada pelaku UMKM.

Menurut dia, penyebab kurangnya akses keuangan kan bisa banyak hal. Diantaranya, kurangnya pemahanan masyarakat, aturan yang menghambat penyaluran kredit, tidak adanya agunan yang bisa menjadi jaminan dan bisa juga karena jarak yang jauh antara nasabah dengan bank.

“Semua harus dipetakan mana saja persoalan yang menghambat. Itu harus diatasi. Jika 30 tahun lalu kita memberantas buta huruf, saat ini kita harus berjuang memberantas buta keuangan,” ujarnya. (wh)