TPID Jatim Perkuat Tata Niaga Pangan Strategis

TPID Jatim Perkuat Tata Niaga Pangan Strategis
foto: seputarmalang.com

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur berupaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan pembenahan tata niaga komoditas pangan strategis di Jawa Timur melalui inisiasi percepatan implementasi kerjasama antar daerah yang bersinergi dengan BUMD. Program ini diharapkan dapat terimplementasi pada awal 2016.

Upaya percepatan implementasi kerjasama antardaerah ini dipaparkan saat Rapat Koordinasi Wilayah TPID kedua se-Jawa Timur, Senin (14/12/2015) bertajuk “Penguatan Fungsi Buffer Stock Komoditas Pangan Strategis melalui Kerjasama Antar Daerah di Jawa Timur”.

Rencana terkait penguatan strategi pengendalian inflasi disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang juga sekaligus sebagai pengarah TPID Jawa Timur, Benny Siswanto. Kemudian Sekretaris Daerah Jawa Timur, Akhmad Sukardi selaku Ketua TPID Provinsi Jawa Timur membuka acara dan menggarisbawahi pentingnya komitmen tindak lanjut dari setiap Rakorwil yang telah dilakukan.

Seluruh anggota TPID di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur hadir dalam kegiatan ini. Serta  perwakilan TPID Jawa Tengah, TPID Nusa Tenggara Barat, TPID Kalimantan Timur dan TPID DKI Jakarta pun ikut ambil bagian.Kegiatan ini dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan narasumber, antara lain Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, SE. MA, Guru Besar bidang Supply Chain Engineering Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Prof. Nyoman Pujawan, dan Direktur Pengembangan Agribisnis Paskomnas Indonesia, Soekam Parwadi.

“Beberapa upaya percepatan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil Rakorwil antara lain  aspek penguatan kelembagaan, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerjasama antardaerah antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, BI dan BUMD Provinsi dan penyelarasan program kerjasama antar daerah ke dalam program kerja pemda. aspek penguatan produksi, distribusi dan konektivitas, yaitu penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai lembaga buffer, dukungan alokasi anggaran dari APBD untuk penguatan infrastruktur BUMD dan peningkatan kerjasama Pemda dengan Perbankan dalam hal pembiayaan BUMD,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Benny Siswanto.

Dikatakan, aspek Kajian dan Informasi, pun ikut dikaji  sebagai  penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai penyedia informasi data pasokan dan mendorong peningkatan infrastrukur dalam mendorong sistem informasi yang terintegrasi.

“Kami juga berupaya meningkatkan sinergi dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis di masing-masing daerah,” akunya.

Kedepan, implementasi program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan struktural yang menjadi kendala dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur, yaitu masih lemahnya sistem kelembagaan di sektor pertanian yang berdampak pada tata niaga pangan yang tidak efektif dan efisien.

Disamping itu, kerjasama antar daerah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, melalui perluasan akses pasar UMKM di sektor pertanian sehingga implementasinya turut memberi andil dalam menopang pengembangan perekonomian Jawa Timur terutama dari sisi pengembangan usaha di sektor pertanian yang saat ini mendominasi penyerapan tenaga kerja.

“Pada kesempatan ini, juga kami dilakukan juga evaluasi perkembangan inflasi sampai dengan November 2015 yang tercatat sebesar 4,65 persen dan 2,22 persen. Artinya, secara keseluruhan inflasi di tahun 2015 relatif terkendali seiring minimnya kebijakan pemerintah yang mendorong kenaikan harga dan terkendalinya harga komoditas pangan ditengah risiko anomali iklim El Nino,” beber Benny.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan pengendalian inflasi yang perlu menjadi fokus perhatian, antara lain penyesuaian sejumlah administered prices oleh pemerintah dan kemungkinan dampak lanjutan El Nino terhadap produksi pangan di tahun 2016. Ditengah berbagai tantangan tersebut, TPID Jawa Timur meyakini dengan berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dan akan dilakukan, inflasi Jawa Timur di tahun 2016 diperkirakan masih berada dalam rentang sasaran inflasi 4,1 persen. (wh)