Tolak UU Pilkada, Massa Demo DPRD Surabaya

Tolak UU Pilkada, Massa Demo DPRD Surabaya
Massa pendukung Jokowi berunjuk rasa di Gedung DPRD Surabaya, Jumat (3/10/2014).

Ratusan massa dari aliansi pendukung Jokowi dan Ketua DPRD Surabaya Armudji Jumat (2/10/2014,) melakukan orasi di depan Gedung DPRD Surabaya. Mereka menyuarakan tuntutan penolakan disahkannya UU Pilkada tidak langsung oleh DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menurut Armudji, demokrasi di Indonesia saat ini sedang dirampas oleh elit politik. Karena menurutnya ada upaya-upaya yang terorganisir untuk melemahkan dan merapas hak-hak politik rakyat. Perilaku aneh elit politik itu menurutnya telah terakomodir seperti regulasi produk pemerintahan Orde Baru.

“Hak-hak masyarakat telah dirampas untuk kepentingan mereka dan kelompok elit. Kita bisa melihat itu beberapa minggu lalu banyak kejadian aneh dilakukan elit politik, dimana mereka memutar balikkan hak masyarakat,” katanya.

Sementara itu Ketua Koordinator Aksi Pendukung Jokowi, Vabianus Hendrix meminta kepada seluruh rakyat indonesia bersatu untuk memastikan bahwa UU Pilkada tidak diberlakukan. Dia juga meminta agar merlawan upaya kejahatan demokrasi yang dilakukan segelintir elit politik.

“Kita mendapatkan kebebasan berdemokrasi ini bukan gratis. Rakyat harus berjuang untuk mendapatkannya. Karea itu kami meminta semua elemen masyarakat untuk turun dan mengkonsolidasikan diri,” teriaknya.

Kata Vabianus, dengan diberlakukannya UU Pilkada ini maka tidak menutup kemungkinan banyak terjadi penyalahgunaan jabatan. Sehingga menimbulkan tindakan korupsi secara masif dan terstruktur.

“Kepentingan elite politik akan semakin tinggi dan akan menenggelamkan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sebelum melakukan aksinya di depan kantor DPRD Surabaya, ratusan massa yang terdiri dari elemen masyarakat seperti WALHI Surabaya, KontraS Surabaya, SBSI Surabaya, GMNI SUrabaya, KMPI Nelayan, ARM, dan Forum Kalimas Surabaya itu longmarch dari Taman Apsari Surabaya menyusuri Jalan Gubernur Suryo. (wh)