Tolak RUU Pilkada, Ahok Mundur dari Gerindra

 

Tolak RUU Pilkada, Ahok Mundur dari Gerindra

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan mundur dari Partai Gerindra. Ini  adalah partai yang mengusungnya bersama Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta.

Menurut Ahok, Gerindra yang mengantarkannya menduduki DKI-2 tidak sesuai lagi. Khususnya dalam urusan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Ahok mendukung Pilkada langsung sedang, Gerindra selaku motor Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan lewat DPRD setempat.

Ahok menilai, pilkada melalui DPRD lekat dengan politik uang dan tak sesuai dengan prinsipnya. “Sekarang enggak sesuai. Saya enggak akan bertahan di Gerindra kalau Anda enggak ubah konsekuensi Anda,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Jika kembali melihat pada Pemilihan Gubernur DKI di 2012 dan DPRD yang harus memilih, maka baik Joko Widodo maupun dia tak akan terpilih.

Namun, akhirnya diiming-imingi menjadi model pejabat publik yang berdedikasi dan tegas melawan korupsi serta menguasai perolehan sebanyak 50 persen. Janji itulah yang dianggapnya telah diingkari dengan pengajuan RUU Pilkada. “Anda yang melanggar perjanjian dengan saya,” tegasnya.

Dia pun beranggapan diusulkannya RUU Pilkada ini sebagai wujud ketidakmampuan untuk memenangkan Pilkada. Apalagi, jika ia dianggap berterimakasih dengan posisi yang diembannya saat ini. “Enggak bisa bersaing dengan saya? Kalau gitu bukan saya enggak tahu terimakasih, Anda yang enggak sesuai dengan perjanjian,” kata Ahok.

Menurutnya, dengan tidak menyetujui keputusan partai, dia bukanlah kader yang baik. Oleh karena itu, mundur adalah konsekuensi saat tak patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Hari ini saya siapkan suratnya. Akan saya kirim ke DPP, menyatakan berhenti, keluar dari Partai Gerindra,” ucapnya. (bns/ram)