Tolak Pengalihan Kewenangan, Seribu Orang Demo Dispendik Jatim

Tolak Pengalihan Kewenangan, Seribu Orang Demo Dispendik Jatim

Massa dari Ikatan Masyarakat Surabaya berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Jalan Genteng Kali Surabaya, Kamis (29/9/2016). foto: arya wiraraja/enciety.co

Sedikitnya 1.000 orang yang menamakan dirinya Ikatan Masyarakat Surabaya melakukan aksi demo unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur, Jalan Genteng Kali, Surabaya Kamis (29/9/2016).

Dalam orasinya, mereka menolak adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK yang nantinya bakal ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Pengalihan kewenangan tersebut sangat meresahkan warga Kota Surabaya. Jika pengalihan itu terjadi, dampaknya adalah pendidikan di Kota Surabaya tidak gratis lagi. Kita tidak mau dibodohi,” tegas Ainur, koordinator aksi.

Kata dia, saat ini warga Kota Surabaya telah merasakan fasilitas sekolah gratis dari pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya.

“Selain itu, kami juga menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review warga kota Surabaya terkait kewenangan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK kepada Pemerintah Kota Surabaya,” tegas dia.

Sabar Swastono, salah seorang orator, mengatakan saat ini Kota Surabaya telah memiliki managemen pendidikan holistik, integratif dan komperhensif.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga memiliki data akurat bagi siswa berprestasi, anak berkebutuhan khusus (ABK), siswa miskin (Mitra Warga) dan siswa bermasalah prilaku/hukum yang memungkinkan bagi orang tua melakukan pendaftaran sekolah tanpa kesulitan data.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini kami juga menuntut Dinas Pendidikan Provinsi dapat menyelenggarakan pendidikan seperti hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Jika tidak, kami tidak ingin ada pengalihan kewenangan,” terang dia. (wh)