Tol Laut Jokowi

Tol Laut Jokowi

*) Ram Surahman

Industri Maritim. Dua kata itu  menjadi perhatian lebih dari Pemerintahan Jokowi saat ini. Saking pentingnya, sampai Pemerintahan Jokowi-JK perlu membentuk Kementerian Koordinator baru untuk mewadahinya.  Ini memang selaras dengan janji Jokowi saat masa kampanya lalu. Dimana saat itu, industri maritim akan mendapat perhatian lebih jika dipercaya memerintah negeri ini. Dalam bahasa sederhana, Jokowi waktu itu mempopulerkan dengan istilah Tol Laut.

Awalnya, pikiran awam menganggap tol laut ini sebagai sebuah bangunan fisik berupa jalan tol yang menghubungkan antar pulau di Indonesia. Belakangan baru ngeh, bahwa tol laut ini merujuk pada sebuah sistem pengelolaan transportasi laut. Mulai alat angkut sampai pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk di masing-masing pulau.

Penataan pengelolaan ini berujung pada satu tujuan yaknni terciptanya keadilan ekonomi. Khususnya mengatasi disparitas harga yang  begitu menganga.  Barang-barang di Jawa misalnya, bisa naik berlipat-lipat di  kawasan Indonesia Timur seperti Papua. Harga jual semen yang dijawa berkisar Rp 60 ribu namun sampai di Papua bisa jadi ratusan ribu.  Kenaikan ini, disebabkan ongkos distribusi yang  dibebankan pada harga jual barang.

Selama ini,  beban ongkos  distribusi pada satu barang itu  berkisar antara  25-30 persen. Angka ini bisa naik berlipat-lipat bila distribu jalur distribusi makin sulit dan berat. Inilah kenapa keadilan ekonomi sejatinya belum tercipta di negeri ini.

Tol laut memang bisa menjadi jawaban dari kondisi miris ini. Hanya saja, langkah ini juga perlu dibarengi gebrakan yang komperehensif.  Perlu juga ada revolusi mental pada segala hal yang terkait dengan pekerjaan besar yang hendak dibidik ini.  Seperti dalam masalah regulasi.  Produk undang-undang yang sudah ada atau yang sedang disiapkan harus dipastikan mendukung gebrakan ini. Jangan sampai seperti apa yang dialami Pertamina. Langkah inovatif perusahaan minyak plat merah ini justru terbentur oleh regulasi yang tak mendukung.

Pertamina  saat ini sedang lakukan uji coba konversi pada truk-truk angkutnya dari  bahan  bakar solar ke LNG. Langkah  ini cukup sukses. Bahkan bisa dijadikan jawaban atas ketergantungan pada BBM seperti selama ini.  Tinggal bagaimana program ini dimassalkan dengan membangun sebanyak mungkin stasiun LNG.

Sebagai gambaran nilai keekonomian solar saat ini adalah Rp 12.000 per liter. Sedangkan satu liter solar sama dengan 1,68 liter LNG. Harga LNG saat ini sekitar USD 11 per MMbtu dari lapangan. Ditambah dengan ongkos angkut, maka harga eceran LNG di Jawa akan berkisar di angka Rp 8.000 per liter.

Hanya saja, solusi itu tak serta merta bisa direalisasikan. Pasalnya, upaya mengangut LNG antar  pulau dibatasi dengan aturan yang ketat. Artinya, hanya kapal dengan desain khusus yang boleh mengangkut. Alhasil, ini juga menjadikan nilai jual dari LNG akan otomatis terdongkrak. Tentu saja, semua bisa diselesaikan bila ada aturan yang membolehkan kapal kargo umum  mengangkut skid tank LNG.

Contoh di atas hanya soal kecil dari sisi regulasi yang   terungkap. Kondisi ini tak boleh dibiarkan. Bila perlu dibentuk tim khusus untuk lakukan sinkronisasi regulasi untuk memastikan ide besar ini bisa terrealisasi.

Tantangan lain untuk  mewujudkan tol laut ini adalah infrastruktur. Jumlah pelabuhan yang ada masih bisi dihitung dengan jari. Upaya membuka isolasi lewat pelabuhan tentu saja harus dibarengi dengan kemampuan anggaran yang mencukupi.  Nah,  di sini  kecanggihan politik anggaran Jokowi diuji. Bagaimana  mampu meyakinkan kalangan dewan  yang saat ini dikuasai Koalisi Merah Putih mendukung lewat pelolosan anggaran di parlemen. (*)

*Editor enciety.co