Titik Balik Pengawasan Bank Beralih Dari BI ke OJK

Titik Balik Pengawasan Bank Beralih Dari BI ke OJKSerah terima berita acara pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada 31 Desember 2013. Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan memperkuat industri perbankan nasional dari aspek likuiditas, permodalan, dan tata kelola bank yang profesional.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan itu, di Jakarta, dalam konferensi pers akhir tahun pertama OJK. Konferensi pers ini mengambil tema ”Mempersiapkan Fondasi Pasar Modal dan Industri Keuangan Nonbank yang Kokoh serta Pengalihan Peraturan dan Pengawasan Perbankan dengan Baik Menyongsong Tahun 2014”.

Muliaman mengatakan, dalam persiapan mengawasi perbankan setelah serah terima 31 Desember 2013, OJK telah membangun enam kantor regional yang pengawasannya menjangkau seluruh perbankan di Indonesia. Keenam kantor regional OJK itu tersebar di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa Timur.

Meski tidak tersebar di semua provinsi, kinerja enam kantor regional itu akan mengawasi seluruh kinerja perbankan nasional. ”Kalau harus didirikan di semua wilayah, malah tidak akan efisien. Kalau di satu daerah belum ada kantor regional OJK-nya, pengawasannya dari kantor regional lain. Sudah ada pembagian tugasnya,” ujar Muliaman.

Terkait dengan aspek pengawasan itu, OJK telah menyiapkan 9 sektor perbankan kantor pusat, 6 kantor regional OJK, dan 29 kantor OJK. Prosedur operasi baku (standard operating procedures) untuk pengawasan bank umum konvensional, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat telah selesai dan segera didistribusikan ke satuan kerja OJK di daerah.

Bank Indonesia (BI) dan OJK juga sudah menandatangani Naskah Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK. Bentuk kerja sama meliputi empat aspek. Pertama, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing, baik koordinasi pada tataran mikro maupun makro.

Kedua, pertukaran informasi lembaga jasa keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK. Ketiga, penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki BI yang akan digunakan oleh OJK. Keempat, pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan oleh OJK.

Awasi BPJS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Selasa (24/12/2013) menandatangani nota kesepahaman terkait pengawasannya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

OJK dan DJSN nantinya akan berfungsi sebagai pengawas eksternal untuk segi laporan keuangan dan kinerja kebijakan BPJS. Menurutnya, OJK akan mengawasi aspek keuangan. Sedangkan aspek-aspek kebijakan merupakan tanggung jawab pengawasan DJSN.

“Kami menyepakati cakupan masing-masing. OJK akan lebih banyak ke aspek keuangan kemudian DJSN lebih banyak ke aspek-aspek kebijakan dan kepesertaan karena memang itu bidangnya,” kata Muliaman di Jakarta, Selasa (24/12).

Muliaman menambahkan, pengawasan dalam sebuah lembaga publik ini bukan merupakan hal yang sulit dilakukan, mengingat OJK sebelumnya juga sudah mengawasi kondisi keuangan Askes dan Jamsostek. Tugas pengawasan BPJS ini, lanjut Muliaman, hanyalah meneruskan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya.

Lebih lanjut Muliaman menambahkan, tugas mengawasi BPJS yang dilakukan OJK, merupakan amanat dari Undang-Undang BPJS yang harus dilaksanakan dalam rangka menciptakan jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. (kontan/bh)