Tingkatkan Nilai Ekspor dengan Genjot Produktivitas

Tingkatkan Nilai Ekspor dengan Genjot Produktivitas
Kresnayana Yahya, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia Ali Mas’ud, Perwakilan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia Peter S. Tjio, dan Ketua GPEI Jawa Timur Isdarmawan Asrikan menghadiri Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (13/2/2015).

Dibukanya kran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat ketir-ketir pengusaha di Indonesia, khususnya bagi pengusaha lokal yang hanya berkutat di daerah. Permasalahan inilah yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada merosotnya nilai ekspor di Indonesia.

Dari data yang dibeberkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 lalu, bahwa nilai ekspor Indonesia hanya USD 161.671.358.423 saja. Ini tidak sebanding dengan nilai impor Indonesia yang mencapai USD 163.744.310.592.

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya mengatakan hal ini akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika nilai ekspor tidak lebih unggul dibandingkan nilai impor. Terlebih saat dibukanya kran MEA 2015, di mana semua transaksi perdagangan di ASEAN bisa keluar-masuk bebas tanpa otoritas negara.

“Karena itu, cara untuk menghadapi MEA 2015 dan peningkatan ekspor di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah dengan meningkatkan produktivitas. Ada banyak peluang untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia,” bebernya saat diskusi Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (13/2/2015).

Menurut Kresnayana, di tahun lalu nilai ekspor Jawa Timur mengalami peningkatan 21,1 persen. Pada 2014 lalu nilai ekspor di Jawa Timur ditaksir mencapai USD 18.767,26 juta jauh lebih banyak dibandingkan dengan 2013 yang hanya USD 15.508,41 juta.

“Namun permasalahannya saat ini, apakah investor mau berinvestasi di sini (Jawa Timur)? Ketika penetapan UMK yang tidak relevan dan tidak didukung infrastruktur yang baik untuk para pengusaha,” katanya.

Kresnayana merasa para pengusaha seolah dibohongi oleh pemerintah ketika program peningkatan infrastruktur maupun keberpihakan terhadap pengusaha tidak ada. Bahkan, penetapan UMK saat ini tergolong tidak relevan dan tendensi terhadap kepentingan politik.

“Banyak pengusaha mengeluhkan akan hal ini. Maka saya pastikan, hanya sedikit pengusaha yang benar-benar menetapkan UMK kepada karyawannya. Padahal jika dilihat banyak sektor padat karya yang mesti mendapatkan perhatian,” tambahnya.

Karena di MEA 2015, alat utama untuk mendongkrak nilai ekspor Indonesia dikatakan Kresnayana adalah sektor ekonomi mikro dan padat karya. Jika ini digenjot dan diberikan kepastian soal perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya maka dianggap akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di era persaingan pasar bebas. (wh)