Tidak Adil Berobat Gratis ke Luar Negeri untuk Pejabat

Tidak Adil Berobat Gratis ke Luar Negeri untuk PejabatForum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai jaminan sosial dan kesehatan belum sepenuhnya dapat dirasakan seluruh warga Indonesia. Setidaknya baru bisa menyentuh 50 persen masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, FITRA menolak menteri maupun pejabat negara mendapat fasilitas biaya kesehatan gratis di luar negeri.

“Kalau kayak gitu caranya, rakyat bayarin para pejabat berobat dan ini sangat tidak adil,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi.

Ucok mengatakan, menteri maupun pejabat negara tak perlu berobat sampai ke luar negeri. Alasannya, prilaku pejabat semacam itu merupakan contoh buruk bagi masyarakat.

“Menteri dan pejabat harusnya berobat di Indonesia saja,” kata Ucok.

Ucok berharap asuransi kesehatan dan jaminan sosial ditekankan pada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, lebih dari 86 juta orang Indonesia masih sangat membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 pada 16 Desember 2013 mengenai pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu.

SBY juga meneken Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pimpinan lembaga negara dari Ketua, Wakil Ketua sampai anggota DPR-RI; Dewan Perwakilan Daerah; Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK); Komisi Yudisial (KY); Hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dan Hakim Agung (tempo/bh)