Tidak ada Pengetatan Izin Pembangunan Pelabuhan

Tidak ada Pengetatan Izin Pembangunan Pelabuhan

Pemerintah menegaskan tidak akan memberi pengetatan pembangunan industri pelabuhan di kawasan Tanjung Perak. “Selama pemerintah daerah (kota dan kabupten) memberi izin, tidak ada masalah. Asalkan masterplan-nya jelas saja,” tegas Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak I Nyoman Gede Syahputra.

Dia lalu menyebut di Madura. Sekarang sudah bermunculan beberapa yang baru. Seperti Madura Industrial City Port di Bangkalan dan di Sumenep. Sementara untuk Surabaya sudah berdiri pelabuhan Teluk Lamong, menyusul pelabuhan Manyar di Gresik.

Ketiganya, menurut Nyoman, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) dari masing-masing kota. “Kita masih menyusun masterplan, untuk mengakomodir kebutuhan beberapa kota yang terhubung dengan Tanjung Perak, dan itu butuh waktu yang tidak singkat,” sebutnya.

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak memiliki wilayah kerja di Tanjung Perak. Sementara wilayah kerja tersebut sudah meliputi Surabaya, Gresik, dan beberapa di Madura, yang memiliki koneksi langsung dengan Tanjung Perak.

Sementara penataan masterplan dari beberapa kota masuk koordinasi Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. “Agar masing-masing kota tidak menyusun masterplan sendiri-sendiri. Kami (pemerintah) sifatnya koordinator sekaligus regulator,” tegasnya.

Untuk wilayah Jawa Timur sendiri saat ini cukup banyak pelabuhan baru. Seperti Paciran di Lamongan sudah beroperasi sejak pertengahan tahun. Tetapi ini tidak masuk wilayah kerja Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Meskipun memiliki koneksi lansgsung dengan Tanjung Perak.(wh)