Terkait Rumah Bersubsidi, Pemerintah Dinilai Setengah Hati

 

Terkait Rumah Bersubsidi, Pemerintah Dinilai Setengah Hati

Pemerintah dianggap setengah hati melaksanakan program rumah bersubsidi yang dikenal dengan Rumah Sederhana Tapak (RST) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Itu sebabnya, sampai sekarang program tersebut berjalan melambat.

Hal itu ditegaskan Ketua Real Estat Indonesia (REI) Erlangga Satriagung. “Pemerintah terlalu berhitung secara naif dalam membantu masyarakat kecil. Tidak seharusnya pemerintah berhitung berapa pajak yang diperoleh dari rumah bersubsidi, tapi berapa besar dari multiplier effect di sektor properti,” paparnya.

Erlangga lalu menyebut ada 174 jenis usaha yang ikut gerbong naik turunnya properti. Mulai bahan alam sampai pabrikan. Begitu juga dengan kebutuhan custumer good.  “Dengan 174 jenis usaha dimana setiap jenis usaha dikenakan pajak, saya yakin penghasilan pemerintah lebih besar sebagai pengganti dari pajak yang dikenakan untuk rumah bersusidi,” jelas alumnus ITS Surabaya ini.

Erlangga menilai kebijakan pemerintah sangat sektoral dalam program RST. “Seharusnya pemerintah tidak hanya menyerahkan kepada satu departemen atau kementerian saja. Kebijakan properti tidak boleh ditetapkan satu sektor, harus pemerintah yang memutuskan,” tegasnya.

Dia juga menyesalkan, banyak kebijakan yang ujungnya malah mereduksi atau melambatkan transaksi dari sektor properti. Seperti kebijakan uang muka 30 persen untuk rumah bersubsidi. Seharusnya BI dan pemerintah bisa lebih jeli dalam melihat masalah ini. Kalau MBR harus membayar uang muka 30 persen, ini agak kontrakdiktif dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan transaksi ekonomi masyarat.

“Harusnya pemerintah memberikan subsidi, bukan memberatkan konsumen MBR. Kalau hanya dibebani hanya 5 persen, kemudian yang 25 persen bisa untuk memutar roda ekonomi untuk usaha, itu kan sangat menolong MBR,” papar dia.

Yang memprihatinkan lagi, sambung Erlangga, sekarang mencuat polemik kebijakan antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Keuangan (Kemenkeu) terkait penghapusan PPN untuk rumah bersubsidi. Perbedaan itu membuat masyarakat bingung ketika akan membeli rumah. Karena kini ada dua aturan yang berbeda.

Dalam regulasi itu Kemenpera menerapkan sistem KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mulanya, skema ini memberikan subsidi untuk rumah tapak dan rumah susun. Namun pada Mei 2014, Kemenpera mencabut subsidi itu. Akibatnya harganya rumah tapak naik mencapai 42 persen dari harga awal. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besarnya 10 persen ditanggung oleh konsumen. Harga baru itu berlaku di empat zona dan setiap zona harganya berbeda.

Sementara Kemenkeu menggratiskan biaya PPN untuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun. Selain itu penerapan aturan itu pun lebih rinci yakni di Sembilan zona di Indonesia.

Dengan kebijakan baru rumah murah Zona I, yaitu Non Jabodetabek Rp 105 juta dari semula Rp 88 juta. Untuk Jabodetabek yang masuk Zona II dipatok Rp 115 juta yang awalnya Rp 95 juta.  Zona III untuk Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat harganya Rp 105 juta awalnya Rp 88 juta. Sedangkan Papua yang masuk Zona IV harganya naik menjadi Rp 165 juta dari Rp 145 juta.

Harga itu berbeda dengan harga yang ditentukan Kemenkeu. Kisaran harganya dari Rp 105 -165 juta. Terbagi menjadi sembilan zona. Yakni Jawa (non Jabodetabek) Rp 105 juta, Sumatera (tidak termasuk Bangka-Belitung) Rp 105 juta, Kalimantan Rp 118 juta, Sulawesi Rp 110 juta, Maluku dan Maluku Utara Rp 120 juta, Bali dan NTT Rp 120 juta, Papua dan Paua Barat Rp 165 juta, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung Rp 110 juta, dan Jabodetabek Rp 120 juta. (wh)