Terkait KBS, Polisi Cecar Ketua PKBSI 25 Pertanyaan

Terkait KBS, Polisi Cecar Ketua PKBSI 25 Pertanyaan

Rahmat Shah, Direktur Utama Taman Hewan Pematang Siantar (THPS) yang juga menjabat Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), akhirnya diperiksa Penyidik unit tindak pidana tertentu (Tipidter) Polrestabes Surabaya.

Rahmat diperiksa selama lima jam, pukul 22.00 Jumat (11/4/2014). Ia 
menjawab 25 pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan ini terkait enam Memorandum of Understanding (MoU) pemindahan satwa dari Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke THPS.

Dari pemeriksaan diketahui bila di KBS ada sekitar 35 jenis satwa yang telah dipindahkan ke THPS. Sedang dari THPS sendiri sudah memberikan ratusan ekor satwa yang telah diawetkan untuk museum.

Kanit Tipiter Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP Ida Bagus Kade mengatakan, pemeriksaan ini untuk mengetahui proses perpindahan hewan tersebut.

“Rahmat Shah membenarkan ada perjanjian pemindahan beberapa hewan THPS dengan KBS. Namun masih ada beberapa jenis yang belum terealisasi pemindahan tersebut,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemindahan satwa dan kompensasi pembangunan museum di KBS yang diberi nama museum Rahmat Shah merupakan keputusan yang diambil dalam rapat dengan Kementrian Kehutanan (Kemenhut).

Menurut Ida Bagus, nantinya keterangan tersebut akan dikembangkan dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak Kemenhut. Penyidik juga berencana melakukan pemeriksaan ke BKSDA dan ke ahli bahasa dan pidana. Namun Ia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pemeriksaan tersebut. “Akan dijadwalkan pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Kemenhut,” ucapnya.

Ida Bagus menambahkan, dari keterangan Rahmat diketahui bila saksi tersebut mengaku tidak ingat berapa jumlah dana pembangunan museum hewan Rahmat Shah yang ditukar dengan koleksi KBS.

“Rahmat menjanjikan akan memberikan datanya kepada pihak Polrestabes Surabaya. Kita tunggu,” ujarnya.

Rahmat Shah mengatakan bila perjanjian tersebut tidak ada yang salah.   “Itu kan satwa surplus KBS. Semua juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan UU yang berlaku serta telah disetujui pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kehutanan selaku pemegang otoritas,” ucapnya.

Kata dia, kerjasama pemindahan satwa KBS bukan sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Semua melalui kajian ilmiah yang mendalam dan berkesinambungan. Kajian ini dilakukan oleh lembaga penelitian, pemerintah, LSM, serta badan berkompeten di bidangnya yaitu LIPI, IPB, PDHI, Kemenhut, Kementan, Pemprov, Pemkot, dan PKBSI.

“Pembentukan ini langsung dibuat oleh Kemenhut selaku pemegang otoritas izin lembaga konsevasi di Indonesia,” ujarnya.

Rahmat Shah sendiri diperiksa sebagai saksi terkait perjanjian kerjasama pemindahan satwa surplus KBS dengan THPS yang ber No 03/KS/TPS-KBS/IV/2013.

Perjanjian ini sendiri dilakukan pada Selasa (12/4/2013) lalu, yang dilakukan oleh Tonny Sumampau selaku Ketua Harian Tim Pengelola Sementara KBS dengan Rahmat Shah. (wh)