Terapkan Parkir Meter, PAD Surabaya Naik 110 Persen

Terapkan Parkir Meter, PAD Surabaya Naik 110 Persen

Parkir meter yang sudah diterapkan di kawasan Balai Kota Surabaya. foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Penerapan parkir meter di Surabaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 100-110 persen.

“Pendapatan dari parkir meter naik signifikan,” tegas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat kepada enciety.co, usai “Sosialisasi Pembinaan Koperasi Angkutan Kota” di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis (16/2/2017).

Irvan melanjutkan, dengan penerapan parkir meter sendiri di dua lokasi, yaitu Jalan Jimerto dan Sedap Malam memang bertujuan untuk menekan kebocoran retribusi PAD.

Ia sendiri mengaku tidak hapal berapa pendapatan parkir meter yang telah diterapkan sejak 6 Januari tersebut. Namun Irvan meminta agar menanyakan langsung kepada Tranggono.

Ke depannya, imbuh dia, pembayaran parkir meter nanti tidak menggunakan uang cash, tetapi menggunakan e-money atau e-payment. “Kami bekerja sama dengan Bank Jatim. Nantinya masyarakat pengguna jasa parkir bisa menukarkan uangnya di tempat yang sudah ditunjuk. Jadi pembayaran tidak dilakukan dengan uang kontan mulai bulan depan,” papar dia.

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum Dishub Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan, sebelum ada parkir meter, parkir di kawasan Balai Kota pendapatannya di kisaran Rp 1,2 juta per hari. “Sekarang sejak sosialisasi hari pertama, pendapatan parkir sekitar Rp 2,5 hingga Rp 2,7 juta per hari,” ungkapnya

Meski berimbas positif pada PAD, penerapan parkir meter ini belum sepenuhnya optimal. Pasalnya, masyarakat yang menggunakan jasa parkir masih belum banyak tahu. Terlebih dengan pembelian kartu prabayarnya. Sampai sekarang belum ada kapan akan dibuka dan masyarakat bisa membeli.

“Saya sudah beberapa kali parkir di kawasan Balai Kota. Memang lebih murah, saya bayar Rp 1.000 dari biasanya jukir narik Rp 2.000. Saya tayakan ke petugas dishub yang jaga parkir meter, di mana beli kartu prabayarnya, katanya masih belum,” ujar Prasetyo, warga Jambangan kepada enciety.co.

Masalah perparkiran di Surabaya belum terurai sepenuhnya. Dishub Surabaya. Padahal, salah satu sumber pendapatan yang telah diatur dalam perda adalah perparkiran dengan jenis penapatannya berupa retribusi. Persoalan retribusi parkir sepertinya merupakan harus dibenahi, baik dari sisi faktor teknis maupun nonteknis, bahkan yang bercenderung terjadinya legalisasi terhadap pungutan retribusi illegal.

Di sejumlah lahan parkir di Surabaya, banyak kita jumpai berbagai macam pelanggaran. Di antaranya tarif parkir yang melebihi ketentuan perda yang berlaku. Seperti di Taman Bungkul, jukir bisa menarik kendaraan roda dua Rp 2.000-3.000 sekali parkir. Selain itu, pengguna jasa parkir tak pernah diberi bukti karcis parkir yang merupakan haknya. (wh)