Target Pajak Jatim Meleset Akibat Perlambatan Ekonomi

Target Pajak Jatim Meleset Akibat Perlambatan Ekonomi
Kepala P2 Humas DPJ I Teguh Pribadi, Kepala DPJ I Jatim Hestu Yoga Saksama, dan Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya di Radio Suara Surabaya, Jumat (20/11/2015). Foto: sandhi nurhartanto/enciety.co

Perlambatan ekonomi di Indonesia juga mempengaruhi penerimaan negara di sektor pajak. Target awal yang dibebankan kantor pajak sejak awal tahun tak bisa tercapai. Hingga kini, kantor pajak pusat sendiri hingga kini masih terus berusaha mengejar pendapatan Rp 300 triliun

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya mengatakan, bila target pajak yang mencapai 5 hingga 6 persen nyatanya hanya bisa terkumpul 4,73 persen saja.

“Target pajak belum bisa tercapai salah satunya karena perekonomian yang melambat. Hal itu menjadi alasan tersendiri bagi wajib pajak untuk enggan membayar kewajibannya,” ujar Kresnayana Yahya di acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (20/11/2015).

Menurut Kresnayana, ada berbagai macam alasan wajib pajak (WP) tidak memenuhi kewajibannya. Salah satunya, merela mengeluhkan bila ekonomi sudah sepi namun kantor pajak menagih terus. “Namun kalau petugas pajak tidak ngejar berarti pajak tidak bekerja. Sadarlah bahwa pajak bagian dari tugas dan kewajiban warga negara,” ujarnya.

Dengan taatnya WP, sambung dia, maka mata rantai pendapatan pajak bila terkumpul banyak akan kembali kepada masyarakat. Misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan berbagai aktifitas yang berikan jaminan kepada WP.

Ditambahkan dosen statistika ITS Surabaya ini, di masa kini sudah ada proyeksi economy outlook yang mengatakan proyeksi negara Indonesia di tahun depan  tumbuh 5,3 sampai 5,6 persen. Misalnya ada usahawan atau pebisnis lokal yang akan bangkit. Kota Surabaya sendiri diberi target pajak mencapai Rp 38 triliun dan hingga hari ini masih tercapai Rp 26 triliun atau mencapai 63,5 persen. Hal ini sangat realistis dari target yang dibebankan mencapai 87-89 persen.

“Optimis, namun itu kan proyeksi. Karena kita hidup tidak sendirian masih tergantung ekonomi global kan,” terus Kresnayana.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Pajak (DPJ) I Jatim, Hestu Yoga Saksama, mengatakan jika target yang dibebankan pemerintah kepada Jatim awalnya bisa terjangkau.

“Cukup opitimis waktu itu. Dengan target Rp 1.295 triliun secara nasional. Dari waktu ke waktu, ternyata perlambatan ekonomi cukup kuat hingga menyebabkan penerimaan pajak menurun,” ujar Hestu.

Diakuinya, beberapa pajak yang kurang tercapai contohnya berasal dari migas hilang hingga Rp 30 triliun dibanding tahun lalu. Begitu juga penerimaan pajak dari real estate juga menurun dan komoditas perkebunan dan pertambangan serta otomotif.

“Dampaknya bagi kami yang akan berakhir satu setengah bulan di penghujung tahun 2015 ini, dihitung terus secara realistis diperkirakan penerimaan pajak hanya tercapai 85-87 persen jelang akhir tahun. Atau dari Rp 1.295 triliun mungkin hanya mendapatkan Rp 1.100 triliun saja. Yang tidak tercapai sekitar Rp 190 triliun,” ujarnya.

Namun, Hestu mengaku gembira dengan penerimaan pajak di sektor lainnya. Untuk pajak penghasilan orang pribadi (PPH OP) mengalami peningkatan yang cukup pesat dan bagus yang sampai hari ini tumbuh 31 persen.

“Bila tidak ada perlambatan ekonomi, target Rp 1295 triliun ini realistis dan harus ada dukungan lanjut dari semua pihak,” pungkas dia. (wh)