Tantangan AFTA: Menyelesaikan Reformasi Birokrasi

Tantangan AFTA: Menyelesaikan Reformasi Birokrasi

 

ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) bakal diberlakukan 2015 nanati. Pasar besar ASEAN ini menjadikan Indonesia seperti rumah terbuka yang memungkinkan produk maupun komoditi dari negara-negara ASEAN bisa keluar-masuk.

Banyak hal yang bisa dikaji sekaligus diterapkan untuk menyukseskan AFTA. Salah satunya, memperbaiki kinerja birokrasi. Hal ini bisa dilakukan bila sistem pemerintahan berjalan efektif, yang melibatkan peran aktif semua kalangan, tak terkecuali anggota legislatif sebagai salah satu pilar demokrasi yang kini sibuk berkampanye.

Jujur harus kita akui, dari tahun ke tahun, pelayanan birokrasi masih banyak dikeluhkan masyarakat. Birokrasi belum banyak memberikan kenyamanan. Ini lantaran masih terjadinya ketimpangan dan ketidakberesan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dengan melibatkan instansi/dinas/badan yang menjadi sentra pelaksanaan regulasi di lapangan. Sedangkan faktor eksternal yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ketidakyamanan ini pada gilirannya berimbas terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas birokrasi.

Urusan pelayanan memang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Mengingat, masalah ini bukan hanya terkait tuntutan profesionalisme dan tertib administrasi. Tapi juga berhadapan dengan budaya birokrasi yang diyakini sangat feodalistik dan korup.

Kasus-kasus koruptif yang melibatkan aparat birokrasi yang mencuat ke permukaan, seolah sudah tidak bisa dicatat dalam buku hitam. Pun dengan berapa banyak birokrat yang akhirnya mendekam di penjara. Namun begitu, penyimpangan di ranah birokrasi masih tetap saja terjadi. Yang memprihatinkan, kuantitas dan kualitas penyimpangan birokrasi justru makin besar.

Kendati otoda belum berjalan ideal, namun harus ada upaya serius yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi penyimpangan dan ketidakberesan birokrasi. Pemerintah daerah, baik kabupaten dan kota, dituntut membuka ruang seluas-luasnya guna mencari alternatif yang memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Salah satu yang perlu didorong adalah melakukan distribusi kewenangan. Selaima ini, keweanangan birokrasi masih terpusat di instansi/dinas/badan. Dan yang kini sudah mulai dilakukan pemerintahan daerah adalah melimpahnya melimpahkan sebagian kewenangannya ke kecamatan/kelurahan. Pelimpahan ini diharapkan mampu mendorong terjadi perubahan besar bangunan birokrasi yang sampai sekarang masih terkesan kurang luwes.

Pendistribusian kewenangan tentu harus dibarengi dengan anggaran. Dan secara kontinyu juga dilaksanakan droping personel. Sehingga, aparat birokrasi tidak hanya terpusat instansi/dinas/badan, tapi terserap di kecamatan dan kelurahan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Secara ideal, kriteria kewenangan itu dibagi menjadi dua, yakni kewenangan wajib, yang meliputi pekerjaan umum, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan dan penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kewenangan lain yang juga bisa ditangani di kecamatan/kelurahan adalah administrasi kependudukan, administrasi publik, ketertiban umum, sosial, dan pariwisata.

Secara ideal, dengan pelimpahan kewenngan ke kecamatan/kelurahan ini diharapkan jadi elan vital pemberlakuan otoda. Dengan adanya pelimpahan kewenangan berarti membuka peluang pemerataan kinerja. Ini pada gilirannya beban dinas/instansi/badan pemerintah daerah bisa berkurang.

Cuma, ada beberapa catatan yang bisa ditelaah dari kebijakan tersebut. Pertama, pemberian pelimpahan kewenangan di kecamatan ide dasarnya diarahkan merombak tatanan birokrasi konservatif, yakni yang selalu berkutat pada lingkungan pemerintahan kota/kabupaten. Sehingga kalau kewenangan itu dibagikan pada level paling bawah akan terdistribusikan. Minimal masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Jangkauan birokrasi yang biasanya panjang menjadi lebih pendek. Waktu yang lama menjadi lebih singkat. Hal inilah yang akan membawa sukses bagi kemajuan suatu daerah.

Kedua, adanya pelimpahan ke kecamatan/kelurahan ini difokuskan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, masih banyak masyarakat yang enggan mengurus perizinan di pemerintah kabupaten/kota. Seperti pengurusan surat hak sewa tanah atau yang dikenal dengan surat ijo, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), reklame, izin gangguan (HO), dan reklame.

Mayoritas warga yang tidak mengurus izin itu karena merasa tidak terlayani secara baik dan mengeluhkan panjangnya proses birokrasi. Kesulitan mengurus perizinan ini juga menjadi penyebab kecilnya kran bagi masuknya investasi.

Ketiga, adanya pelimpahan ini dalam tataran empirik juga membawa implikasi membengkaknya personel. Karena personel di kecamatan/kelurahan realitasnya sudah sangat padat. Adanya penambahan ini jelas berimbas pada inefisiensi anggaran.

Di satu sisi pola membawa harapan untuk diarahkan mempercepat birokrasi. Akan tetapi, yang terjadi sesungguhnya kepala daerah hanya ingin menggeser potensi “pengangguran terselubung”, yakni banyaknya pegawai atau tenaga honorer di birokrasi dari dinas/instansi/badan ke kecamatan.

Keempat, pergeseran kewenangan ini juga bukan berarti tanpa risiko. Paling tidak, sistem ini juga memberikan peluang bagi munculnya raja-raja kecil di tingkat kecamatan yang siap mengambil keuntungan melalui kekuasaan dan kewenangan.

Yang sangat mengkhawatirkan, kalau pola pengawasannya lemah, bukan mustahil praktik penyimpangan seperti halnya pungli, korupsi, dan kolusi akan merajalela, bahkan bisa jadi lebih ugal-ugalan.

Karena itu, urusan pelimpahan ini harus dibarengi dengan perangkap pemantauan yang lebih komprehensif. Jika tidak, semua itu tak ubahnya seperti mengusung korupsi dan praktik penyimpangan lain dari dinas/instansi ke kecamatan/kelurahan.(wh)