Ini Tanggapan Risma Soal Mahar Politik

Ini Tanggapan Risma Soal Mahar Politik
Wali Kota Tri Rismaharini saat menerima Wali Murid yang akan mengajukan Judicial Review UU Pendidikan, Jumat (11/3/2016). foto: arya wiraraja/enciety.co

Terkait isu Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang akan maju lewat jalur independen karena tidak mau bayar mahar yang diminta PDIP, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan tegas menyangkal.

“Tidak begitu ceritanya. Demi Allah, dulu tidak ada aku diminta-minta mahar. Aku ndak ngasih satu rupiah pun. Saya yakin Pak Ahok juga ngga dimintai uang,” kata Risma di depan wartawan di Balai Kota Surabaya, Jumat (11/3/2016).

“Kalau misal kita, Pak Ahok diminta deket dengan PAC, ranting, itu ya iya lah, kemudian mesin partai itu bergerak, ” lanjut Risma.

Karena menurut Risma, sampai di bawah mesin di PDIP itu ada. Bukan cuma ranting (tingkat desa) tapi anak ranting (tingkat RW). “Menurut saya itu (soal Ahok diminta mahar) medianya menerjemahkan sendiri,” ujar Risma.

“Meskipun aku dibilang orang baru (di PDIP) tapi aku juga gerak bareng orang PAC dan ranting. Jadi nggak ada aku ngasih uang. Coba dicek. Tanya mereka ada ngga terima uang dari aku,” tambah Risma.

Dia mencontohkan bagaimana dalam Pilkada Surabaya kemarin ia juga turun bersama mesin partai PDIP. “Aku kemarin turun kan juga sama mereka, sama PAC, sama Ranting tapi ngga ada yang namanya mbayar. Coba tanya PAC ada ngga yang terima uang dari aku. Ngga ada,” jelas dia.

“Karena kalau mau menang, ya kita harus gandeng semua, misalnya saya kemarin surveinya berapa. Misal, PDIP suaranya sekitar 30%. Kita punya suara segini. Kita mau menang segini. Kita butuh relawan dari masyarakat. Oke, kita nggandeng masyarakat. Kita gerakkan relawan.  Tapi mesin partai juga harus gerak. Kalau mau menang, ya dua-duanya harus gerak. Dari masyarakat dan mesin partai. Kalau tidak begitu mana bisa menang segitu besar. Jadi tidak berarti kemudian kita misah. Bukan,” urai Risma.

Mesin PDIP, diakui Risma, bisa diandalkan. “Kalau mereka itu, ini untuk partai gitu, langsung kerja mereka. Langsung gerak ke bawah. Itu seperti ada ideologisnya. Jadi kalau sudah gerak, gerak semua sampai bawah”.

Meski survei elektabilitasnya tinggi, namun Risma tidak ingin maju lewat independen. Soal ini ia berpendapat, bahwa jabatan adalah amanah.

“Fatsunnya, di agama itu tidak boleh minta jabatan. Kenapa aku nggak independen?  Kalau aku independen berarti aku punya nafsu untuk cari jabatan itu. Kemudian saya diberikan kepercayaan. Nah itu bagian dari amanah. Jadi bedanya di situ,” pungkas dia. (wh)