Tak Satupun Laporan Keuangan Parpol Penuhi Standar

Tak Satupun Laporan Keuangan Parpol Penuhi StandarTak satupun partai politik (parpol) peserta Pemilu yang melaporkan keuangan partai secara baik, sesuai UU Nomor 8/2012 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD.

Demikian laporan Indonesia Coruption Watch (ICW) dalam konfrensi persnya di Jakarta, Senin (30/12/2013). ”Dari empat partai yang telah mengirimkan laporan keuangannya ke Komisi Pemilihan Umum dan dipublikasikan, yakni Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa, tak satu pun yang memenuhi standar pelaporan sesuai PKPU nomor 17 tahun 2013,” beber Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan.

Kata dia, semua laporan parpol tidak menyertakan keterangan terkait rekening khusus dana kampanye masing-masing di dalam laporan.

Terkait pencatatan sumbangan, menurut dia, semua parpol tidak mengikuti ketentuan tentang identitas penyumbang sesuai dengan Pasal 19 PKPU Nomor 17/2013. Serta semua kandidat DPR RI yang dilaporkan partai politik tidak ikut menyertakan ketentuan pencatatan keuangan kampanye sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 17/2013.

Untuk laporan Partai Nasdem, tidak dicantumkan rekening khusus dana kampanye, tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai dengan pasal 19 PKPU, dan tidak menyertakan catatan keuangan kandidat, serta tidak merinci sumbangan berupa barang yang cukup besar nilainya, melebihi nilai plafon sumbangan dari perusahaan di dalam Undang-undang.

Laporan PKB tidak dicantumkan nomor rekening khusus dana kampanye, dicantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU. Selain itu kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar juga perlu dipertanyakan, apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekadar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Laporan Partai Golkar tidak dicantumkan nomor rekening khusus dana kampanye, tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU. Kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar, sehingga perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

Laporan PAN tidak dicantumkan nomor rekening khusus dana kampanye, tidak mencantumkan NPWP, keterangan perusahaan dan lain-lain sesuai pasal 19 PKPU. Terdapat dua nama penyumbang perseorangan yang tidak memiliki alamat jelas, kategori kuantifikasi jasa untuk kandidat yang sangat besar sehingga perlu dipertanyakan apakah semua jasa kandidat telah dihitung sesuai dengan pasar wajar, atau sekedar ingin tidak diikutkan di dalam rekening khusus dana kampanye partai politik.

KPU belum memberikan sanksi untuk kelalaian-kelalaian tersebut, melainkan hanya mempublikasikannya ke publik. Abdullah mengimbau masyarakat menilai partai-partai tersebut dari kepatutan laporan yang disampaikan.

Dahlan menyebut, laporan periodik dana kampanye harusnya bisa berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik sekaligus kampanye positif Partai Politik dan para kandidat terkait kepatuhan atas persoalan keuangan pemilu terutama dana kampanye kepada pemilih.

“Namun tampaknya partai politik belum memanfaatkan hal ini,” ujarnya.(tribun/wh)