Tak Punya Identitas, Puluhan Orang Terjaring Operasi Yustisi

Tak Punya Identitas, Puluhan Orang Terjaring Operasi Yustisi

Pendataan di rumah kos yang dilakukan tim gabungan, Selasa (12/7/2016). Foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Tim gabungan terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disependukcapil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas kepolisian berhasil menjaring 25 orang yang tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) di Surabaya.

Dalam operasi yustisi yang digelar di Jojoran Baru Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng tersebut, tim gabungan menyasar di rumah-rumah kos juga kontrakan dan mendapati 25 orang tidak memiliki SKTS dan sudah tinggal di Surabaya rata-rata selama 3 bulan hingga 3 tahunan ini.

Kepala Bidang Perencanaan dan Perkembangan Dispendukcapil kota Surabaya, Arief Budiarto mengatakan operasi yustisi ini pertama kali digelar usai libur lebaran 1437 hijriyah.

“Kami menggelar operasi yustisi ini kusus untuk rumah kost guna mencegah arus urbanisasi yang masuk ke kota Surabaya,” kata Arief Budiarto, Selasa (12/7/2016).

Biasanya, usai libur lebaran, banyak warga kota Surabaya membawa pendatang baru baik itu tetangga maupun sanak keluarganya untuk hidup di kota Pahlawan.

“Kami antisipasi warga yang membawa tetangga itu nantinya kesini (Surabaya red) ternyata gak ada SKTS dan pekerjaan,” ujarnya.

Ke-25 orang ini langsung didata dan dilakukan pendataan untuk dikenakan sanksi tindak pidana ringan sesuai perda no 14 tahun 2014. Bila tetap membandel maka dikenakan sanksi kurungan maksimal tiga bulan dan denda Rp 50 juta.

Selain melakukan pendataan, tim gabungan juga menempelkan stiker himbauan di rumah kost dan kontrakan yang berisi bagi warga luar kota wajib mengurus sesuai perda no 14 tahun 2014.

Nina, salah satu warga yang terjaring membenarkan dirinya telah tinggal selama tiga tahun setengah di kota Surabaya.

“Memang saya belum mengurus SKTS. Nantinya saya akan ngomong ke suami karena masih pendidikan di Sutomo nanti,” kata Nina.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya mengatakan akan terus menggiatkan screening untuk mencegah warga pendatang ke kota Pahlawan. “Iya kita yustisi terus dan kita cek apakah punya kerjaan. Kalau gak ada tujuan malah repot,” kata Tri Rismaharini. (wh)