Tahun Ini, Revisi UU Migas Akan Dituntaskan

migas1221

Pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat selesai tahun ini juga. Hal ini guna memberikan kepastian investasi bagi perusahaan migas. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja menuturkan, pihaknya masih menunggu proposal revisi undang-undang tersebut dari DPR. Pada saat yang sama, pihaknya juga tengah menyusun proposalnya sendiri. “Jadi kami sama-sama sedang menyiapkan konsep, nanti didiskusikan. Targetnya, Juli nanti sudah masuk untuk sidang,” katanya di Jakarta.
Pihaknya ingin agar revisi Undang-Undang Migas ini segera selesai. Hal ini lantaran investor migas sudah lama menunggu undang-undang baru yang bisa memberikan kepastian. “Jadi kalau bisa selesai tahun ini bagus sekali ya,” ujar dia.
Salah satu hal baru yang akan dimasukkan dalam rancangan revisi UU, tutur Wiratmaja, adalah tentang bentuk kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.  Menurut dia, pemerintah memiliki empat opsi bentuk kelembagaan SKK Migas, yakni PT Pertamina (Persero) yang berkontrak dengan kontraktor, pemberian langsung blok beresiko rendah ke Pertamina, dimasukkan fungsinya ke Pertamina, dan dijadikan BUMN khusus. “Awalnya ada banyak opsi, ini sudah mengerucut menjadi empat opsi. Nanti akan kami bahas dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Pertamina, dan stakeholder lain agar lebih mengerucut,” jelas dia.
Bentuk kelembagaan SKK Migas harus dipastikan agar memberikan yang terbaik bagi negara. Utamanya, jangan sampai negara terancam untuk dipailitkan. “Negara tidak boleh berkontrak langsung dengan perusahaan. Kalau terjadi apa-apa kemudian negara dituntut bangkrut kan jadi masalah,” ujar Wiratmaja.
Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola  Minya dan Gas sendiri menyatakan masih membahas bentuk kelembagaan SKK Migas. Anggota Tim reformasi Migas Fahmi Radhi menuturkan, terdapat dua alternatif pilihan. Rincinya, wewenang sebagai regulator dan pengawas akan diserahkan kepada Kementerian ESDM, sedangkan untuk entitas bisnisnya akan dibentuk BUMN khusus atau bergabung dengan Pertamina.
BUMN khusus itu disebutnya akan menawarkan blok migas ke investor melalui lelang. Dengan begitu maka kontrak migas akan dilakukan secara business to business (b to b). Tidak seperti sekarang yang dilakukan antara pemerintah dengan entitas bisnis (government to business).
Revisi UU  ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangan, tugas, dan fungsi pengelolaan migas yang dijalankan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas  bertentangan dengan UUD 1945. Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan minyak dan gas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam. Padahal pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki Pasal 33 UUD 1945. (bst)