Kota Surabaya kini menjadi kiblat pembangunan semua daerah di Indonesia. sejak tahun 2000,kota Pahlawan menjadi
daerah
33 Daerah di Jatim Sudah Serahkan Usulan UMK 2015
[caption id="attachment_34486" align="aligncenter" width="800"] Massa dari berbagai buruh di Jatim berunjuk rasa di depan Gedung
Daerah Harus Komitmen Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat
Capaian pembangunan sub sektor perhubungan darat dalam kurun waktu 2009-2014 untuk kegiatan-kegiatan strategis telah
SBY Pamitan di Hadapan Kepala Daerah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan salam perpisahan di hadapan seluruh gubernur, wali kota dan
Penerapan IT Surabaya Dilirik Berbagai Daerah
[caption id="attachment_29588" align="aligncenter" width="800"] Peserta Diklat Pim IV Samarinda yang berkunjung ke Dinas Pendidikan Surabaya.[/caption]
Daerah Penghasil Migas Diminta Manfaatkan Forum Rekonsiliasi Lifting
Pemerintah memastikan proses penentuan lifting migas dan penetapan bagi hasil migas bagi daerah penghasil
191 Pemda Di ultimatum Kemenkeu segera Sampaikan APBD
Sebanyak 191 pemerintah daerah diingatkan segera menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun anggaran 2014
Jatim Perlu Perlindungan Hukum Cagar Budaya
Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman. Banyak daerah memiliki warisan peninggalan sejarah. Baik berupa bangunan cagar
PP Larangan Ekspor Mineral Diterbitkan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2014 tentang implementasi larangan ekspor mineral mentah, Sabtu (11/1/2014) malam.
Empat Kementerian Deklarasi Anti Korupsi
Empat Kementerian secara serentak mendeklarasikan kampanye anti korupsi. Aksi tersebut disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan
Pemda Diberi Kewenangan Kelola BBM Bersubsidi
Pemerintah daerah (pemda) dapat membuat aturan yang mengatur konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di
Ratu Atut, Kepala Daerah Bermasalah ke-311
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merupakan kepala daerah ke-311 yang bermasalah secara hukum pada era
Duh, 70 Persen Kepala Daerah Korup
Sekitar 70 persen kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, terjerat kasus korupsi.