Syarat Pasangan Nikah Harus Satu Agama Digugat ke MK

 

Syarat Pasangan Nikah Harus Satu Agama Digugat ke MK

Syarat sah perkawinan menurut hukum agama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini diajukan lima muda-mudi  yakni Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi dan Lutfi Saputra.

Empat di antaranya merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia sedangkan Anbar Jayadi masih merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UI. “Kami merasa berpotensi dirugikan hak-hak konstitusional dengan berlakunya pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,” ujar Anbar Jayadi setelah mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian materil UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945 pada Kamis (4/9/2014) di ruang sidang MK.

Secara lengkap, pasal yang diuji Anbar dan teman-teman berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut Anbar, ketentuan tersebut berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, lanjutnya, negara memaksa agar setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dalam bidang perkawinan. “Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan di Indonesia karena penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada intepretasi baik secara individu maupun secara institusional,”tegas Anbar.

Sementara Damian Agata Yuvens mengungkapkan terjadi penyelundupan hukum oleh orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan.“Modus yang biasa dilakukan adalah orang melangsungkan perkawinan di luar negeri dan melakukan perkawinan secara adat. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan,”tutur Damian.

Selain itu, Damian menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan justru bertentangan dengan tujuannya sendiri, yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum agamanya masing-masing, selain itu ketentuan a quo tersebut menyebabkan permasalahan dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak. “Biarkan masyarakat yang memutuskan berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri untuk mengikuti atau tidak mengikuti ajaran dari agama dan kepercayaan yang dianutnya,”harap Damian.

Pemohon yang lain Lutfi Saputra meminta kepada hakim MK agar pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

“Ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus batal demi hukum,”tandasnya.

Majelis hakim yang diketuai Wahiddudin Adams dan beranggotakan Arief Hidayat dan M. Alim banyak memberi catatan dan masukan atas permohonan yang disampaikan pemohon terkait uji materi UU Perkawinan. Ketiganya memberikan catatan mengenai legal standing pemohon dan materi permohonan.

Hakim Wahiddudin Adams mempersoalkan legal standing (kedudukan hukum) pemohon karena para pemohon belum menikah. Sebab, kerugian konsitusional pemohon harus aktual atau potensial atas berlakunya pasal tersebut.

“Kalian semua belum menikah kan? Berdasarkan KTP para pemohon belum menikah, jadi kerugiannya di mana? Atau paling tidak pemohon potensial dirugikan, misalnya para pemohon akan menikah beda agama,” kata Wahiduddin.

Terkait, materi permohonan, Wahiduddin meminta kepada pemohon untuk mengelobarasi lebih dalam pertentangan antara pasal yang diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.

“Permohonan lebih banyak menguraikan contoh-contoh kasus yang termuat dalam putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama. Yang penting dipertajam pertentangan normanya dengan pasal batu ujinya,” ujarnya.

Selain itu, Wahiduddin juga menganjurkan pemohon memasukkan pengaturan sistem perkawinan di negara-negara lain yang sudah menerapkan kawin beda agama sebagai perbandingan. Posita (uraian permohonan), lanjutnya, harus dielaborasi dari aspek filosofisnya.

“Sebab, konstitusi Indonesia tidak menganut negara agama dan negara sekuler, tetapi berdasarkan Pancasila. Artinya, dasar sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk perkawinan,”jelasnya. (bst/ram)