Suryadharma Ali Belum Ditahan? Ini Alasan KPK

 

Suryadharma Ali Belum Ditahan? Ini Alasan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum melakukan upaya penahanan terhadap mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012/2013 di Kementerian Agama. “Baru 20 persen pemeriksaannya,” kata Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu (12/7/2014).

Menurut Abraham, penahanan bisa dilakukan apabila berkas pemeriksaan perkara korupsi haji sudah mencapai 50 persen. Jika penahanan dilakukan terlalu dini, KPK akan terkendala dengan batas waktu penahanan.

Pada 22 Mei lalu, Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP.

Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Adapun pasal 3 yang disangkakan kepada Suryadharma menyebutkan Ketua Partai Persatuan Pembangunan itu telah menyalahgunakan kewenangan unyuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Baik pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa Suryadharma terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Korupsi diduga terjadi hampir di seluruh elemen penyelenggaraan haji. Di antaranya dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, pengadaan dan pengadaan transportasi. Modusnya adalah dengan menggelembungkan anggaran sekaligus mengubah spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak.

Sebagai menteri agama, Suryadharma diduga telah menyalahgunakan sisa kuota haji. Sisa kuota haji tersebut dipakai oleh keluarga, kolega dan anggota DPR.

Dana yang dikucurkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013 melebihi Rp1 triliun. Dana itu merupakan gabungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat. Ihwal kerugian negara, KPK masih melakukan penghitungan. (bst/ram)