Survei: Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu Tinggi

Survei: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pemilu Tinggi

foto:humas umsurabaya

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu relatif tinggi sebesar 71 persen. Sementara yang tidak percaya sebesar 13 persen, dan ragu-ragu 11 persen.

Demikian hasil survei Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya yang dirilis di Gedung AT-Tauhid Tower lantai 13, Kamis (28/3/2019).

“Ada tiga faktor terbesar ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, yakni dugaan ketidaknetralan penyelenggara, tindakan penggelembungan suara dan anggapan berafiliasi dengan partai,” ujar Direktur Eksekutif PUSAD UMSurabaya Satria Unggul W.P.

.PUSAD UMSurabaya merupakan pusat studi yang mengawal gerakkan anti-korupsi dan jalannya demokrasi yang luber dan jurdil mencoba melihat lebih dalam fenomena tersebut dalam riset politik.

Survei dilaksanakan pada 5-20 Maret 2019 dengan jumlah sampel 1.067 responden atau dengan tingkat toleransi (standart of error / d ) 3 persen dan tingkat kesalahan (α) penelitian ini adalah 5 persen. Teknik pengambilan sampel memakai Multi-stage Random Sampling. Di mana, lokasi diambil di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Masing-masing Kabupaten/Kota diambil 4-5 Kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian secara proporsional.

“Kami juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk memperkuat paradigma survei,” tandas Satria.

Sementara terkait dengan persepsi masyarakat tentang caleg perempuan tingkat kepercayaan pada prosentasi 71 persen dan  tidak percaya 29 persen.

Tiga faktor terbesar ketidakpercayaan terhadap caleg perempuan disebabkan perempuan lebih cocok menjadi ibu rumah tangga, mentalnya lebih lemah daripada laki-laki, dan larangan agama.

“Tiga daerah yang tingkat kepercayaannya rendah pada caleg perempuan: Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang,” ungkap Satria.

Terkait dengan tingkat ketidakpercayaan masyarakat pada caleg beda agama relatif tinggi, prosentasenya 55,8 persen dan yang percaya pada caleg beda agama 44,2 persen.

Tiga faktor terbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap caleg beda agama dalah ajaran agama dan keyakinan, membuat kebijakan yang tidak berpihak terhadap pemeluk agama lain, dan fatwa ulama/kiai/pemuka agama. Tiga daerah yang ketidakpercayaan masyarakatnya tinggi pada caleg beda agama, yakni Jombang, Blitar dan Sampang

Terkait dengan elektabilitas partai Politik, PUSAD menemukan bahwa prosentase keterpilihan PDIP, PKB, dan Partai Gerindra sebagai parpol dengan tingkat elektabilitas tertinggi,

“Faktor dominan dari keterpilihan ketiga parpol tersebut di Jawa Timur lebih dominan disebabkan faktor pengusungan capres-cawapres pada Pemilu 2019,” tandas Satria.

Sementara, Pilihan partai politik masyarakat Jawa Timur beragama Islam  didominasi PDIP sebanyak 36,10%, Gerindra 20,70 persen, dan PKB 12,6 persen.

Terkait elektabilitas capres-cawapres di Jawa Timur, Jokowi-Ma’ruf unggul 56,8 persen, Prabowo-Sandiaga 38,3 persen, dan belum memilih 4,9 persen.

Penentuan sikap politik masyarakat Jawa Timur sebesar 95,1 persen. Tidak terjadi perubahan signifikan untuk Pilihan di Pilpres 2014 ke Pilpres 2019. Artinya di masing-masing capres-cawapres mempunyai modal pengalaman berkontestasi serta memiliki pendukung yang relatif kuat.

Migrasi suara dari Jokowi-Kalla ke Prabowo-Sandiaga Uno lebih besar sebanyak 20 persen daripada migrasi suara dari Prabowo-Hatta ke Jokowi-Ma’ruf sebanyak 14,3 persen. Alasan pilihan elektoral lebih ditekankan pada pasangan capres-cawapres lebih didominasi program yang ditawarkan, sosok merakyat, dan berpengalaman.

Ada tiga faktor tertinggi perubahan suara terhadap capres-cawapres itu Pertama, waktu pilpres masih lama. Kedua, seruan kepala desa. Ketiga program-program yang ditawarkan menyatakan bahwa cukup besar. (wh)