Survei: 10 Persen Warga Jatim Pernah Berkonflik Terkait Pemilu 2019

Survei: 10 Persen Warga Jatim Pernah Berkonflik Terkait Pemilu 2019

Satria Unggul W.P memberikan keterangan pers.foto:humas umsurabaya

Dua pekan lagi, Pemilu 2019 akan digelar. Baik pemilihan legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden. Secara bersamaan, pelaksanaan kontestasi tersebut sarat bersileweran diksi provokatif, praktik politik uang, hingga netralitas penyelenggara.

Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah (UM) mencoba melihat lebih dalam fenomena tersebut dalam riset politik.

Survei dilaksanakan 5-20 Maret 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 1.067 responden atau dengan tingkat toleransi (standart of error / d ) 3 % dan tingkat kesalahan (α) penelitian ini adalah 5 persen. Teknik pengambilan sample memakai Multi-stage Random Sampling. Di mana, lokasi diambil di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian, masing-masing kabupaten/kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sample penelitian secara proporsional.

Selain itu, survei juga menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis konten untuk memperkuat paradigma penelitian dan menguraikan persoalan yang diangkat dalam penelitian politik ini.

Temuan PUSAD sebanyak 29 persen masyarakat Jawa Timur tidak percaya penyelenggara Pemilu. “Tiga faktor terbesar ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu: dugaan ketidaknetralan penyelenggara, tindakan penggelembungan suara dan anggapan berafiliasi dengan partai,” ungkap Direktur PUSAD UMSurabaya Satria Unggul W.P, Senin (8/4/2019).

Selain itu, temuan PUSAD terkait diksi provokatif dan potensi konflik, sebanyak 10 persen masyarakat Jawa Timur menyatakan pernah berkonflik terkait Pemilu 2019.

“Tiga faktor terbesar itu, pertama, pendukung lain menghina calon yang dipilih. Kedua, calon yang tidak saya dukung bersaing ketat dengan calon yang saya dukung. Ketiga, pendukung lain mencabut alat peraga calon yang saya pilih,” terang dia.

Kemudian, dari 13 diksi provokatif yang dihimpun berdasarkan data traffic di internet (media sosial dan media massa), 3 kata provokatif tertinggi adalahPeople Power, Gerakkan Putihkan TPS, Lebaran di TPS.

“PUSAD menilai, TPS tidak boleh dijadikan medan konflik/pertarungan antarpendukung capres, karena berimplikasi pada stabilitas penyelenggaraan Pemilu 2019,” tegasnya.

Terkait dengan money politics, 98,2 persen  masyarakat Jawa Timur mau menerima pemberian dari calon. Empat pola tertinggi money politics di Jawa Timur adalah uang tunai (cash money), sembako, dagang pengaruh (trading of influence), infrastruktur, lain-lain.

“Tiga kabupaten/kota tertinggi untuk praktik money politics, yakni Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Sumenep” sambungnya. Acara yang bekerjasama dengan KY Penghubung Jawa Timur tersebut diselenggarakan di Co-Millenial Space Gedung A Lantai 4 UMSurabaya pada 8 April 2019  dihadiri kurang lebih 80 peserta, selain rilis hasil riset politik, juga bincang hangat yang disajikan Dizar Al-Farizi (Ketua KY Penghubung Jawa Timur), M.Totok Hariyono (Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur), dan Arbayanto (Komisioner KPUD Jawa Timur).(wh)