Surabaya Terima Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama

Surabaya Terima Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama

foto:humas pemkot surabaya

Di tahun 2021, Kota Surabaya kembali menerima predikat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Dengan demikian, maka sudah keempat kalinya Kota Pahlawan mendapatkan predikat ini.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur menerima KLA Kategori Utama. Bagi dia, KLA bukanlah sekadar penghargaan semata. Tapi bagaimana Surabaya terus konsisten menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak terencana, menyeluruh serta berkelanjutan.

“Karena di dalam penanganan masalah anak kita juga mengoptimalkan bekerjasama dengan seluruh pihak. Termasuk di dalam tim itu bagaimana kita selalu berkomunikasi dan bekerjasama dalam pemenuhan hak-hak anak,” kata Eri.

Surabaya, kata dia,  memiliki komitmen kuat di dalam pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap anak. Di samping itu, upaya mewujudkan tumbuh kembang anak agar menjadi generasi bangsa yang potensial, kreatif, inovatif dan produktif juga menjadi salah satu indikatornya.

“Jadi ini yang kemudian membuat Surabaya mendapatkan apresiasi penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Di masa pandemi Covid-19, untuk memenuhi hak-hak anak dan melindunginya, tentunya memiliki tantangan yang lebih besar. Makanya, selama ini Pemkot Surabaya juga concern menjalin kerjasama dengan semua pihak agar anak-anak Surabaya terlindungi dari penyebaran Covid-19. Untuk mendukung upaya ini, pemkot juga memasifkan program vaksinasi massal bagi anak usia 12 tahun ke atas.

“Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan Forum Anak Surabaya menyosialisasikan kepada anak-anak bagaimana menjalankan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Saling sharing dengan teman-teman mereka dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan, secara teknis penilaian Kota Layak Anak tak hanya dilakukan pemerintah pusat melalui Kemen PPPA. Tetapi, dalam proses penilaiannya, mereka juga melibatkan berbagai pihak terkait.

“Sehingga mereka bisa melihat langsung bagaimana peran Surabaya di dalam memenuhi hak-hak anak dari semua aspek itu,” kata Antiek.

Ia memaparkan, bahwa penilaian Kota Layak Anak ini diukur melalui 24 indikator yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak. Yang meliputi, Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster 5, Perlindungan khusus anak.

“Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi anak-anak terkait pandemi ini juga menjadi variabel yang juga masuk di dalam penilaian kehidupan pemenuhan yang sehat,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya ini. (wh)