Surabaya Sodorkan Dua Nilai UMK ke Gubernur

Surabaya Sodorkan Dua Nilai UMK ke Gubernur
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menandatangani dua usulan nilai UMK Surabaya untuk diserahkan ke Gubernur Jatim, Kamis (13/11/2014).

Setelah tidak memenuhi kesepakatan dalam musyawarah antara Apindo dan serikat buruh dalam penetapan usulan UMK Surabaya Kamis (13/11/2014) siang, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memutuskan menyerahkan dua usulan dengan nominal berbeda ke Gubernur Jawa Timur.

“Ini mereka mengitung sendiri-sendiri. Dari serikat pekerja dan pengusaha mengitung sendiri. Ternyata sampai 3 nopember tidak terjadi kesepakatan,” jelas Risma kepada wartawan di rumah dinasnya.

Padahal menurut Risma, sesuai dengan edaran Gubernur Jawa Timur, seharusnya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Apindo, dan serikat buruh harus menyepakati nilai usulan secara bersama-sama dan ditanda-tangani antara ketiga pihak.

“Tidak memenuhi kesepakatan ya kita sodorkan dua nilai itu ke Gubernur. Dari Apindo itu mengajukan usulan UMK Rp 2,2 juta sedangkan Apindo Rp 2,84 juta,” beber Risma.

Padahal Pemkot Surabaya sendiri telah menawarkan untuk mengambil jalan tengah dengan melihat review pertumbuhan ekonomi Surabaya yang meningkat 7 persen, lalu terjadinya inflasi sebanyak 4,1 persen, dan peningkatan kesehjateraan buruh sebanyak 5 persen. Usulan UMK dari Pemkot Surabaya sejumlah Rp 2,58 juta ditolak oleh kedua belah pihak.

“Usulan Rp 2,58 juta tadi uda nggak ada. Jadi dua nilai ini langsung kami setorkan ke Gubernur biar Gubenur yang menentukan nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan dari Serikat Buruh, Andi Peci menegaskan bahwa dua angka yang ditandatangani Wali Kota Surabaya untuk diserahkan ke Gubernur ini lebih baik dari pada menentukan usulan UMK sebesar Rp 2,58 juta. “Nanti kita bisa langsung mengawal penentuan UMK ke Gubernur saja itu lebih baik,” tegasnya.

Ditambahkan oleh Sekretaris Serikat Pekerja Nasional (SPN), Nur Salam bahwa perbedaan angka ini terjadi lantaran perbedaan rumusan yang dipakai masing-masing pihak. Terlebih ditambah dengan adanya surat edaran Gubernur yang mengatakan bahwa membolehkan mengusulkan lebih dari satu nilai UMK.

“Minggu depan kami akan melakukan aksi besar-besaran di depan Kantor Negara Grahadi untuk menuntut Gubernur. Pada tanggal 18 November depan kami akan mengawal ditetapkannya UMK Surabaya dan daerah lain,” imbuhnya.

Sementara itu, setelah selesai dilakukannya penandatanganan dua usulan UMK Surabaya, ratusan buruh dari berbagai aliansi mendatangi Balai Kota Surabaya. Mereka menuntut agar Wali Kota tetap menyutujui usulan UMK Surabaya sebesar Rp 2,84 juta.

“Masa’ kita kalah dengan daerah lain seperti Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Kalau UMK Surabaya lebih kecil, dipindah saja ibu kota jawa timur ke daerah lain,” tegas salah seorang demonstran. (wh)