Surabaya jadi Rujukan Pertama Malaysia Belajar Tata Kelola Kota

Surabaya jadi Rujukan Pertama Malaysia Belajar Tata Kelola Kota

Wali Kota menerima kunjungan Delegasi Dewan Lokal, dan organisasi non pemerintah dari Malaysia. foto: humas pemkot surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan tamu istimewa Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia, anggota delegasi Majlis Legislative Negara Bagian Selangor, Delegasi Dewan Lokal, dan organisasi non pemerintah dari Malaysia. Rombongan yang berjumlah sekitar 30 orang itu diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya di Ruang Sidang Wali Kota, Minggu (21/7/2019).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menyambut dengan salam pembuka dan paparan materi berbagai keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah terkait perumahan dan pemukiman, yakni rumah susun (rusun).

Wali Kota Risma menyampaikan, di Indonesia termasuk Surabaya ini, status tanah kekuatan ada di tangan rakyat bukan pemerintah. Kemudian jika ingin dilakukan penertiban atau pelebaran jalan, maka harus dibantu atau diturunkan surat keputusan (SK) Wali Kota. Hal semacam itu yang dinilai dapat mempercepat atau memperlambat proses pengerjaan.

“Saya harus membuat SK Wali Kota agar tidak ada kesalahpahaman dengan warga. Memang biasanya pelebaran jalan itu prosesnya paling lama ada dipelepasan lahan itu sendiri,” kata dia.

Wali Kota Risma menjelaskan, di Kota Surabaya juga memiliki perkampungan di tengah kota. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari keindahan kota, asal dijaga dan dilakukan perawatan. Dahulu icon perkampungan memang identik kumuh, kotor, dan tidak nyaman huni. Berbeda dengan sekarang, perkampungan  yang ada di Kota Surabaya semakin tertata dan indah.

“Sebagai contoh kawasan Banyuurip itu sekarang sangat rapi dan bersih. Itu karena partisipasi dari warga dan pengelolaannya memang harus dijaga. Jadi perkampungan ini juga menjadi bagian dari icon kota yang tidak boleh hilang,” jelasnya.

Sementara dalam pengelolaan rusun, Pemkot Surabaya membuat sistem baru. Diman dalam setiap rusun sudah difasilitasi perlengkapan rumah tangga, sehingga warga yang tinggal di situ tidak perlu khawatir. Bahkan, biaya sewanya sangat terjangkau bagi masyarakat dari penghasilan di bawah rata-rata.

“Paling mahal biaya sewa kami hanya Rp 90 ribu bapak-ibu. Kami juga membuat komitmen dengan penduduk yang tinggal di sana kalau ekonominya sudah baik saya minta untuk pindah,” terangnya.

Komitmen itu memang benar nampaknya, sebab dalam paparan tersebut juga dijelaskan bahwa tiap satu bulan sekali terdapat tim yang melakukan survey. Apalagi, warga sekitar dan penghuni antar rusun juga saling memantau tetangganya. “Biasanya mereka yang sudah punya mobil itu kami minta pindah, karena ekonominya membaik,” imbuhnya.

Pertemuan dengan perwakilan kota-kota dari Malaysia ini berlangsung hidup. Terbukti, pertanyaan demi pertanyaan silih berganti untuk terus mengetahui perkembangan Kota Surabaya. Tak jarang beberapa kali mereka memuji keberhasilan Kota Surabaya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negara Malaysia, Zuraida Kamaruddin, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Wali Kota Surabaya. Ia menilai, sosok perempuan pemimpin kota besar dengan jumlah penduduk yang padat, dapat melahirkan kebijakan yang merubah Surabaya seperti sekarang. Hal ini menjadi salah satu sebab pihaknya ingin belajar dari ide-ide Wali Kota Risma.

“Kepada Bu Risma saya kagum dengan pengelolaan beliau yang sangat berdedikasi dan komitmen yang tinggi. Memimpin kota yang besar dengan 3,3 juta penduduk di kota Surabaya,” kata Zuraida.

Sebelum berkunjung ke Surabaya, ia banyak mendengar perkembangan Kota Pahlawan ini yang tumbuh pesat. Salah satunya adalah terkait pengelolaan masyarakat, rusun dan perkampungan menggiring. Sehingga kemudian pihaknya ingin belajar di Kota Surabaya. “Saya mau pelajari bagaimana strateginya dan kami coba untuk mengkorelasikan dengan keadaan di Malaysia, untuk nantinya kami terapkan,” katanya.

Menurutnya, di Malaysia sendiri memang sudah banyak rusun, tetapi pengelolaanya masih diperingkat kerajaan. Pihaknya ingin mencoba agar masyarakatnya mampu mengelola sendiri seperti yang terjadi di Surabaya. Bahkan menurutnya, pengelolaan sistem smart city di Surabaya sebuah high technology. Karena itu kemudian pihaknya ingin agar sistem itu juga bisa diimplementasikan di Malaysia.

“Saya lihat perkembangannya sangat pesat. Ide-idenya bagus, saya kira boleh diadaptasikan dan disesuaikan dengan Malaysia. Cara itu yang akan menurunkan anggaran pembelanjaan. Ini sedang saya lihat bagaimana caranya untuk diadaptasikan di Malaysia,” pungkasnya. (wh)