Surabaya dan Tantangan AFTA

Surabaya dan Tantangan AFTA

 

Oleh KRESNAYANA YAHYA

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015, Surabaya tidak hanya butuh membangun secara fisik saja. Membangun sumber daya manusia juga perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan dan pemerataan secara ekonomi.

Hal itulah yang sepatutnya menjadi refleksi dan kontemplasi pemegang kebijakan dan masyarakat menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HKJS) ke 721 yang diperingati pada 31 Mei 2014.

Dalam membangun budaya, masih banyak kita jumpai masyarakat Surabaya yang tidak malu lagi melanggar peraturan. Contoh sederhana dalam peraturan lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas menyala merah banyak pengendara yang berhenti di garis, padahal itu tidak boleh. Bahkan yang lebih seram, sudah tahu merah malah menyerobot dengan seenaknya.

Dalam bidang kesehatan, Surabaya sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, sudah banyak memiliki rumah sakit bertaraf Internasional maupun nasional. Surabaya juga tidak butuh lagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Di sisi lain, Surabaya harus terus menerus mengkampanyekan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Seperti halnya keberadaan sungai yang bersih yang tidak dibuat sebagai tempat buang air besar.

Kota Surabaya ini juga ingin dikenal sebagai kota yang berbudaya. Seperti di dalam dunia pendidikan. Siswa sekolah tidak perlu diberi label LULUS. Itu hanya sebuah tulisan saja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Buktinya di Lamongan atau Tuban yang dulunya sering sebagai siswa lulusan Unas SMA terbaik ternyata tahun ini ujiannya bocor. Bisa saja tahun-tahun yang lalu soal Unas tersebut sudah bocor namun tidak diketahui.

Padahal kurikulum dan siswanya mungkin lebih bagus di kota dibanding daerah. Kini perlu dikembangkan proses agar masyarakat dapat belajar sebagai orang berpendidikan secara mandiri.

Untuk pemerintah daerah sendiri melalui dinas-dinas yang berada di bawahnya sudah harus merancang pembangunan dua hingga tiga tahun ke depan. Bila tidak punya visi atau planning ke depan, maka tidak akan ada kepastian bagi masyarakat.

Pengusaha, LSM, maupun masyarakat umumnya mempunyai tanggung jawab dan menyuarakan gagasan-gagasan secara bersama kepada pemimpinnya dalam hal ini wali kota Surabaya. Nantinya program-program yang telah diputuskan bersama dapat menghasilkan kerja yang nyata bagi masyarakat Surabaya.

Tak hanya itu saja. Kita perlu mengembangkan masyarakat pebisnis dewasa ini. Surabaya butuh banyak entrepreneur untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Peluang menjadi entrepreneur tersebut sangat terbuka dan menjanjikan di masa mendatang. (*)

*Chairperson Enciety Business Consult dan Dosen Statistik ITS Surabaya