Sosialisasi Permendag Distributor Barang Wajib Daftar

Sosialisasi Permendag Distributor Barang Wajib Daftar

Dalam kunjungan kerja untuk memastikan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok stabil dan aman jelang bulan Ramadan di Surabaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

Kata dia, di dalam Permendag tersebut, setiap pelaku usaha distribusi yang memperdagangkan barang kebutuhan pokok (baik distributor, subdistributor, dan agen) wajib memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD) Barang Kebutuhan Pokok yang didaftarkan ke Kemendag secara online dan tidak dipungut biaya.

Di samping mendaftar, sambung dia, pelaku usaha distribusi terdaftar juga wajib melaporkan pengadaan, pendistribusian/penyaluran, dan jumlah stok di gudang setiap bulan. Ketentuan pendaftaran pelaku usaha barang kebutuhan pokok yang juga merupakan bentuk implementasi dari Perpres Nomor 71 Tahun 2015, bertujuan mengoptimalkan pengendalian dan distribusi barang kebutuhan pokok karena pemerintah dapat memonitor pergerakan stok di tingkat distributor.

“Ketentuan ini juga tidak akan memberatkan pelaku usaha karena perizinan dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya,” ungkap Enggar saat melaksanakan kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/4/2017).

Pada Permendag tersebut, sambung dia, juga mengatur bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) atau secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.

Setiap Pelaku Usaha Distribusi yang telah terdaftar wajib melaporkan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang diperdagangkan ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) melalui SIPT paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

“Di dalam ketentuan tersebut juga diatur apabila Pelaku Usaha Distribusi tidak melakukan pendaftaran maka dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit. Sedangkan apabila Pelaku Usaha Distribusi Terdaftar tidak menyampaikan laporan, akan dilakukan pembekuan Tanda Daftar paling lama 30 hari kerja oleh pejabat penerbit,” tegas Enggar. (wh)