Soal Pelimpahan Pendidikan Menengah, Risma Tunggu Solusi Gubernur

Soal Pelimpahan Pendidikan Menengah, Risma Tunggu Solusi Gubernur

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menjadi pembicara Sekolah Kebangsaan di SMA St. Louis, beberapa waktu lalu. foto:sandhi nurhartanto/enciety.co

Polemik pendidikan menengah di kota Surabaya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku hingga kini dirinya belum tahu solusinya.

“Kemarin bertemu dengan Pak Gubernur yang meminta agar masalah pengelolaan itu digantikan. Padahal selama ini ada kontrol baik itu dana hibah atau jasmas. Hingga kini, kami belum tahu solusinya seperti apa. Saya diminta konsultasi dulu,” kata Tri Rismaharini kepada wartawan di Balai Kota saat dimintai tanggapan terkait permasalahan pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya, Selasa (6/12/2016).

Peraih Ideal Mother Award 2016 dari Kairo Mesir itu menambahkan, dirinya tidak bisa dengan mudah mengganti mekanisme. Tri Rismaharini mencontohkan dirinya tidak mau main-main dengan anggaran hingga ditangkap oleh pihak berwajib.

“Bila kena seperti Wali Kota Cimahi masak aku harus kena seperti itu. Bila ada pemeriksaan itu tanggung jawab siapa? Siapa yang mau jadi itu?” ujarnya.

Seperti diketahui Gubernur Jatim Soekarwo mengadakan pertemuan empat mata dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membahas pendidikan menengah di Kota Surabaya yang akan dikelola Pemprov Jatim mulai 2017 nanti. Pertemuan dua orang itu digelar secara tertutup di ruang kerja gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (5/12/2016).

“Untuk pengelolaan SMA/SMK kewenangannya tetap di provinsi. Tapi kalau Pemkot Surabaya mau membantu, itu diperbolehkan. Setelah pertemuan ini, Biro Hukum Setdaprov, Bagian Hukum Surabaya dan Bagian Hukumnya DPRD bertemu membahas rumusan mekanismenya seperti apa,” kata Soekarwo waktu itu.

Usai rumusan materi itu jadi, lanjutnya, akan diserahkan ke Ketua DPRD dan Wali Kota Surabaya apakah sudah cocok atau tidak. Jika sudah cocok, akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan. “Soal setuju atau tidak, jangan tanyakan sekarang,” ujarnya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini menegaskan, meski kewenangan pengelolaan SMA/SMK ditangan provinsi, Pemkot Surabaya tetap ingin membantu pendidikan di Kota Surabaya. Tak hanya siswa, bantuan itu juga untuk guru honorer dan perbaikan gedung.

“Mungkin mekanisme bantuannya nanti seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang sekarang sudah ada. Makanya, jika bantuan dari Pemkot Surabaya itu diwujudkan, bukan barang baru lagi. Pertemuan ini hanya untuk menggarisbawahinya saja,” tandasnya. (wh)