Soal Keberlangsungan Tugas, KPU Surabaya Tunggu SE KPU Pusat

Soal Keberlangsungan Tugas, KPU SurabayaTunggu SE KPU Pusat
foto: kpu-surabayakota.go.id

Dihentikannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya, lantaran hanya ada satu calon yang dapat terjaring dalam proses tersebut berbuntut panjang dalam keberlangsungan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

Robiyan Arifin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menegaskan jika pihaknya kini masih menunggu Surat Edaran (SE) dari KPU Pusat. Keberadaan SE tersebut sangatlah penting, selain sebagai dasar bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), didalam SE tersebut juga mengatur tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada.

“Ketika tahapan Pilkada dihentikan maka status PPK dan PPS ini belum jelas. Apa jabatannya lanjut hingga 2017 atau dilakukan rekrutmen baru lagi, didalam SE KPU mengatur status PPK dan PPS apakah mereka dinonaktifkan sementara dan baru aktif menjelang tahapan Pilkada serentak tahap dua pada tahun 2017 mendatang atau dilakukan rekrutmen baru,” papar Robiyan, Senin malam (3/8/2015).

Sementara itu, posisi dilematis juga dialami oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Masa kerja Panwaslu hanya berlaku selama 12 bulan.

Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Hariadi mengungkapkan, jika pihaknya akan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Provinsi dan Pusat terkait dihentikannya tahapan Pilkada Kota Surabaya. “Persoalan berhentinya tahapan Pilkada ini merupakan masalah baru. Kami sudah kerja hampir empat bulan terhitung mulai bulan Mei lalu. Bagaimana selanjutnya tunggu instruksi Bawaslu Provinsi dan Pusat,” tutur Wahyu. (wh)