Soal Dividen, Pemerintah Warning Freeport

Soal Dividen, Pemerintah Warning Freeport

Pemerintah mengeluarkan warning pada Freeport Indonesia. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini diminta segera menyetorkan  dividen sebagai kewajiban yang harus dibayarkan pada Indonesia. Demikian penegasan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Perlu diketahui, perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia belum membayarkan kewajibannya atau dividen kepada negara.  Kegagalan pembayaran deviden hingga saat ini dipastikan akan mengurangi penerimaan negara yang bersumber dari penyetoran dividen BUMN hingga Rp2,5 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, pihaknya tengah menelusuri penyebab belum dibayarkannya dividen Freeport Indonesia. Dirinya menegaskan, dividen merupakan hak negara yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang berkewajiban. “Dividen harus ada, karena itu adalah hak negara untuk dividen,” tuturnya ketika ditemui di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (14/3/2014).

Seperti diketahui, Freeport dalam dua tahun terakhir tidak menyetor dividennya kepada pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya akan mengikuti proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut untuk merngetahui dengan jelas duduk persoalannya.

Selama ini, Freeport telah  menguras tambang kekayaan Indonesia di Bumi Papua.  Perusahaan ini  telah beroperasi di Indonesia sejak jama orde baru.  Sebelum ini, Freeport juga menyampaikan rasa keberatan atas larangan ekspor mineral mentah seperti yang diamanatkan dalam UU Minerba. Dalam UU ini mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter. (pkz/ram)