SNI dan Tata Ruang Kunci Mitigasi Gempa Surabaya Diseminasikan

SNI dan Tata Ruang Kunci Mitigasi Gempa Surabaya Diseminasikan

Lukman Hakim.foto:humas its

Potensi gempa sebesar magnitudo (M) 8,7 di Surabaya mendorong para ahli melakukan penelitian untuk mitigasi bencana, tak terkecuali Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Setelah melakukan penelitian sejak tahun 2017, Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim (PSKBI) ITS melaksanakan diseminasi bertema SNI Bangunan Tahan Gempa dan Penelitian Gempa Kota Surabaya di Gedung Research Center ITS, Kamis (3/10/2019).

Ada dua topik besar yang diangkat, yakni SNI bangunan tahan gempa dan hasil penelitian gempa Kota Surabaya. Forum edukasi ini diisi oleh tujuh pembicara utama antara lain untuk sesi pertama adalah Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir Lukman Hakim MSc, peneliti dan dosen Teknik Geofisika ITS Firman Syaifuddin SSi MT, Ketua Bidang Pengembangan Standar, Manual dan Pedoman Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) Dr M Asrurifak, serta Ketua Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Departemen Teknik Sipil ITS Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD.

Sedang pada sesi kedua, pemberian materi diseminasi yang merupakan rangkaian peringatan Dies Natalis ke-59 ITS ini diisi oleh peneliti dan dosen dari Laboratorium Geodinamika dan Lingkungan Departemen Geomatika ITS Ira Mutiara Anjasmara ST MPhil PhD, dosen Departemen Teknik Sipil ITS Dr Ir Djoko Irawan MS, dan Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS Adjie Pamungkas ST MDevPlg PhD.

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng berharap agar informasi dari seminar diseminasi terkait potensi bencana gempa dan standarisasi ini dapat diimplementasikan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

“Topik yang sangat krusial ini saya harap dapat menjadi pembelajaran untuk kita agar mempersiapkan diri sejak dini,” tegasnya mengingatkan.

Dalam seminar ini, Ir Lukman Hakim MSc yang berperan sebagai pembicara kunci memaparkan, telah terjadi peningkatan sesar aktif di Jawa yang awalnya 81 pada tahun 2015 menjadi 285 sesar aktif pada tahun 2015. Kota Surabaya sendiri dilewati dua sesar, yaitu Sesar Surabaya dan Sesar Waru yang bergerak dengan kecepatan 0,05 mm/tahun yang berpotensi menimpulkan gempa sebesar M6,5.

“Sesar aktif ini sangat berbahaya, sebab dapat membahayakan bangunan dan orang di dalamnya,” ujar Lukman turut mengingatkan. Hal ini, lanjutnya, semakin menimbulkan kekhawatiran mengingat peran Surabaya sebagai pusat regional dan nasional. “Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia yang berisikan 3 juta jiwa penduduk, maka diperlukan standarisasi dan penataan secara serius dalam mengurangi kerugian yang mungkin terjadi,” ungkapnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, penetapan SNI bangunan dan penataan ruang dianggap menjadi salah satu solusi utama mitigasi bencana gempa di Kota Surabaya. Prof Ir Priyo Supropo MS PhD menjelaskan bahwa pada tahun 2018 PUPR telah menyiapkan secara bersamaan perubahan empat peraturan, di mana salah satunya adalah SNI Gempa.

“Dengan adanya pembaharuan peta gempa pada tahun 2017 oleh PusGeN (Pusat Studi Gempa Nasional) sendiri, maka diperlukan adanya evaluasi kelayakan struktur pada bangunan maupun infrastruktur yang telah dibangun,” jelas Ketua Senat Akademik ITS yang akrab disapa Probo ini. Nantinya, imbuh Probo, bangunan yang dianggap kurang sesuai dengan standar yang baru ini mengharuskan adanya rekayasa penguatan struktur bangunan lama.

Sementara Adjie Pamungkas ST MDevPlg PhD mengungkapkan, selain SNI, penataan ruang kota adalah salah satu kunci utama dari mitigasi awal bencana itu sendiri. “Namun kenyataannya, integrasi antara rencana tata ruang dan mitigasi bencana itu masih sangat rendah,” tuturnya.

Penyebab dari rendahnya integrasi pada proses perencanaan ini, menurut Adjie, salah satunya adalah terfokusnya materi kebencanaan pada banjir dan kebakaran saja. Sementara, potensi kegempaan minim pembahasan. Selain itu, orientasi pembangunan Kota Surabaya juga masih pada membangun atau memajukan, sehingga isu risiko hanya menjadi sampingan. Dari sisi mitigasi bencana sendiri, pengurangan risiko bencana banyak difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana saja daripada aturan ruang.

Oleh karenanya, dosen yang juga merupakan peneliti dari PSKBI ini mengajukan ide pengembangan konsep integrasi produk perencanaan keruangan rendah risiko. “Salah satunya adalah menjadikan konsep manajemen risiko bencana sebagai visi dan misi dasar dalam kebijakan pembangunan,” terangnya.

Area pola ruang sendiri, diharapkan Adjie, sebisa mungkin menghindari area rawan bencana. Peta jalur evakuasi bencana dan infrastruktur kedaruratan juga dianggap sebagai salah satu fokusan yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam pengurangan dampak gempa itu sendiri. “Jika dulu pembangunan hanya mengintegrasikan lingkungan, ekonomi dan sosial, maka sekarang sudah sepatutnya ditambahkan prinsip resiliensi,” pungkasnya. (wh)