Skema Pembiayaan MRT Surabaya Belum Final

Skema Pembiayaan MRT Surabaya Belum Final

Pengerjaan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) alias Angkutan Massal Cepat (AMC) terus bergulir. MRT Surabaya yang dirintis sejak tahun 2012 itu terus melakukan penjajakan dan studi dengan berbagai pihak terkait. Namun hingga kini, skema pembiayaan proyek senilai Rp 8,8 triliun tersebut belum final.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, dalam pertemuannya dengan Wali Kota Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan beberapa opsi skema pembiayaan.

“Ada tiga opsi. Pertama adalah dibiayai full oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau begitu, harus masuk rencana kerja Kementerian Perhubungan,” ulasnya di Balai Kota, Jumat (4/4/2014).

Opsi kedua ialah gabungan antara hibah dan pinjaman. “Bisa mix antara grant dari pemerintah pusat dan loan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Pilihan selanjutnya ialah pembiayaan 100 persen oleh pihak swasta. Hendro mengakui, bila MRT telah memikat swasta untuk membiayai sepenuhnya.

“Sudah ada yang berminat, investor dalam maupun luar negeri. Hanya saja kita perlu memperlajari konsep dari mereka. Nanti kita undang untuk pemaparan,” tukasnya.

Tahap tersebut dinamai tahap lelang atau beauty contest. Pada skema ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang siap menyiapkan regulasi MRT ke depan.

Opsi terakhir ialah melalui penjaminan pemerintah dengan skema Public-Private Partnership (PPP) menggunakan kerja sama dengan pihak swasta. “Tapi setelah dijajaki kok ya nanti terlalu lama. Studinya saja butuh 2 tahun, sehingga nggak jadi pilihan,” tandasnya. Kesimpulannya, pemkot Surabaya lebih cenderung memilih opsi pembiayaan penuh APBN melalui Kemenhub dan opsi pembiayaan full oleh swasta.

Hendro menambahkan, jika pemerintah pusat bersedia membiayai penuh dengan APBN, pihaknya akan berkordinasi dengan Kemenhub dan PT KAI. “Nanti opsinya yang membangun monorel dan trem PT KAI. Ya insya Allah minggu depan dibicarakan lagi dengan pak Menteri (Keuangan), pak Dirjen (Kemenhub), pak Dirut (PT KAI), mengenai beberapa program kerja pemkot yang mungkin bisa dibantu Kemenhub,” urainya.

Pemkota, lanjut Hendro, akan terus mengupayakan semua kemungkinan skema pembiayaan. “Kita lakukan semua langkah menuju dua opsi secara paralel. Tinggal mana yang tercepat dan terbaik. Kalau salah satu saja, belum tentu bisa tercapai,” katanya. Intinya, pemkot ingin bagaimana secepatnya menyediakan layanan angkutan massal. “Bu Wali berharap, tahun 2015 bisa segera terwujud,” imbuhnya.(wh)