Sikapi ISIS, Soekarwo Gandeng Ulama Rumuskan Pergub

 

Sikapi ISIS, Soekarwo Gandeng Ulama Rumuskan Pergub

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan akan menggandeng ulama Jatim untuk merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelarangan State of Iraq and Sham (ISIS).

“Kami ingin menyatukan pemikiran dari tokoh ulama di Jawa Timur. Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah menyikapi ISIS,” katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (7/8/2014).

Menurut Soekarwo, nantinya dari hasil jejak pendapat yang dilakukan bersama ulama tersebut akan digunakan sebagai acuan pembuatan Pergub tentang pelarangan ISIS masuk Jatim.

“Saya dan wagub disumpah untuk menjaga NKRI dan siapapun yang berusaha merusak NKRI maka secara otomatis akan menjadi musuh negara,” tegasnya.

Sementara itu, dari keterangan Pengasuh Ponpes Al-Falah Kediri, Anwar Iskandar, Soekarwo mengakui bahwa aliran radikal seperti ISIS banyak tersebar di seluruh kawasan di Jawa Timur.

“Suatu kali saya pernah mempunyai santri. Biasanya santri tersebut rajin mengikuti dzikir bersama, tapi beberapa waktu terakhir dia enggan mengikuti,” ujarnya.

Lanjut Anwar menceritakan bahwa santrinya mempunyai guru spiritual lain di luar ponpes yang ternyata radikal. ”Makanya ketika salaman dengan saya, enggan mencium tangan. Ternyata dia punya guru radikal,” ujarnya.

Menurutnya hal semacam ini kerap ia jumpai. Diakuinya, aliran radikalisme tersebut mudah menyerang santri dan mahasiswa yang sebelumnya belum pernah mengenal dunia pesantren.

“Kami berharap dari diskusi ini, pemerintah dapat mengawasi perkembangan aliran radikalisme di sektor pendidikan. Karena kebanyakan regenerasi organisasi tersebut mengincar kalangan santri muda,” tambahnya.

Di satu sisi, Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Miftakhul Achyar dalam kesempatan itu juga mendukung gubernur Jatim segera membuat pergub untuk melarang ISIS masuk Jatim.

“Kita harus kuat secara ideologis. Artinya UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati. Jika ISIS tidak menyepakatinya maka kita harus mengajaknya kembali pada ibu pertiwi,” ujarnya.

Jika ISIS enggan untuk menerima ajakan secara prefentif tersebut, Achyar menganjurkan pemerintah harus bertindak tegas. “Usulan kami agar segera dibuat pergub yang mengatur hal itu. Agar kami mudah untuk bergerak mengajak masyarakat mewaspadai gerakan ISIS di daerah-daerah,” tambahnya

Achyar melanjutkan, sesuai dengan ajaran Alquran, jika didapati kelompok radikal yang enggan diperingatkan dengan ajaran agama, maka negara harus bertindak.

”Ini sudah jadi masukan kami kepada Gubernur. PWNU sudah jelas, pokoknya jika ada organisasi yang melenceng dari ajaran islam, harus ditindak,” tegasnya kembali.

Menurut Achyar, jika makam nabi saja dibom, dan Ka’bah akan digusur, maka negara harus segera bertindak. “Ka’bah itu pemersatu umat islam bukan alat sesembahan seperti yang dibilang ISIS. Di Indonesia mereka tidak melakukan secara gerakan secara fisik, tapi ajarannya telah merusak akidah, keyakinan, dan pola pikir, nanti merusak yang lainnya,” bebernya.

Dalam diskusi tersebut, terlihat beberapa ulama Jatim lainnya, seperti Ketua MUI Jatim Abdusshomad Buchori, termasuk ulama dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

Selain itu, diskusi yang berlangsung selama dua jam itu tampak pula dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Pangdam V Brawijaya, Kajati Jatim, Rektor UIN Surabaya, Badan Intelijen Negara (BIN) Jatim, dan sejumlah rektor dari Universitas di Jawa Timur. (wh)