Sepanjang Kepemimpinan Risma, Pemkot Tutup 80 Koperasi Merpati

Sepanjang Kepemimpinan Risma, Pemkot Tutup 80 Koperasi Merpati
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Hadi Mulyono (kiri) bersama Wali Kota Trti Rismaharini.

Sepanjang kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya, sedikitnya 80 koperasi merpati (istilah untuk koperasi menunggu bantuan anggaran) di Surabaya berhasil ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ini ia lakukan sebagai upaya untuk menghentikan budaya laten menunggu bantuan anggaran seperti yang terjadi di era Orde Baru.

“Kira-kira hampir lima tahun terakhir itu kita update data koperasi. Kita lihat mana saja yang tidak aktif. Ternyata ada banyak, sekitar 257 koperasi dari total 1.637 jumlah koperasi di seluruh Surabaya,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Hadi Mulyono kepada enciety.co, Selasa (14/4/2015).

Diungkapkannya, ada banyak kendala yang dihadapi perkoperasian di Surabaya. Dari temuannya di lapangan, ada puluhan hingga ratusan koperasi yang memiliki anggota, tapi tidak mempunyai bidang usaha. Kemudian jenis koperasi yang ada anggotanya, tapi tidak aktif pengurusnya. Juga ada beberapa koperasi yang tidak memiliki kegiatan, tapi aktif hanya di saat ada kucuran bantuan.

“Nah, koperasi merpati inilah yang kita hindari. Namun untuk melihat itu secara objektif ya kita bina mereka. Kita punya 10 penyuluh yang siap meninjau satu persatu koperasi yang tidak aktif. Kemudian kita beri pelatihan dengan berbagai macam kegiatan. Mulai dari bimtek (bimbingan teknis) hingga penyuluhan teknis di lapangan,” katanya.

Dibeberkan Hadi, koperasi jenis merpati ini adalah sisa-sisa bentukan Orde Baru, jadi pola pikir yang mereka bangun hanya berdasarkan bantuan. “Kita ubah pola pikir itu. Koperasi harus setidaknya menjadi organisasi yang memproduksi barang, jasa, atau perdagangan,” urainya.

Meski begitu, kata Hadi tidak semua koperasi bisa menerapkan pola pikir demikian dan bisa survive. Karena sisanya, sebanyak 177 koperasi yang tidak produktif akan terus dibina agar bisa survive. Untuk itu, setiap tahunnya ia mengalokasikan sekitar Rp 1 miliar anggaran untuk bimtek yang dilaksankaan 3 sampai 4 kali dalam setahun.

“Saya lihat ini cukup efektif, karena dengan adanya bimbingan dan penyuluhan koperasi yang tidak produktif itu menjadi profesional. Ini karena kita mengikutkan mereka untuk mengikuti standar kompetensi perkoperasian,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Surabaya, Djoko Prasetyo menambahkan bahwa standar kompetensi pelaku koperasi ini diperlukan untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember mendatang. Salah satunya adalah dengan memberi pelatihan dan sertifikasi pentingnya pemahaman tentang koperasi jasa keuangan (KJK) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Sejauh ini kita sudah memberikan pelatihan dan sertivikasi kepada 140 kepala cabang koperasi di Surabaya. Memang jumlah ini belum banyak dari total 1.637 koperasi yang ada di Surabaya, tapi ini sudah banyak membantu perkoperasian yang bergerak di bidang jasa keuangan,” imbuhnya.

Hadi menambahkan, hasil dari berbagai upayanya tersebut setidaknya telah mendongkrak perputaran ekonomi koperasi di Surabaya. Diperkirakan setiap tahunnya omset seluruh koperasi bisa mencapai Rp 2 triliun. “Yang paling berkembang saat ini memang jasa dan perdagangan,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Cabang Koperasi Sentra Kuliner Gayungan Surabaya, Muslimin mengaku peran koperasi yang bisa digunakan untuk menambah omset dagangan masih dirasa kurang. Bayangkan sampai ini saja, di koperasi Gayungan yang produktif hanya simpan pinjam uang saja.

“Itu pun batas maksimal Rp 500 ribu saja. Ya kalau digunakan untuk nambah modal jualan makanan ya tidak bisa. Karena koperasi kita hanya simpan pinjam saja,” akunya saat ditemui enciety.co akhir minggu lalu. (wh)