Semester I, Target Industri Plastik Meleset

 

Semester I, Target Industri Plastik Meleset

Pertumbuhan industri plastik pada semester pertama tahun ini meleset dari perkiraan. Dimana sepanjang Januari hingga jelang akhir Juni ini realisasi target hanya tercapai 6 persen dari target 7 persen.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi di luar target. Seperti melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan tarif dasar listrik untuk industri, dan kontribusi pemilu,” ujar Wakil Ketua Umum Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (INAplas) Budi Susanto Sadiman dijumpai di Sheraton Hotel, Rabu (25/6/2014).

Budi mengungkapkan, pemilu yang diharapkan bisa menyumbang kontribusi besar, malah jauh dari harapan. “Sekitar setengah hingga satu persen kontribusi sepanjang pemilu kemarin. Sebabnya, banyak metode pemilu yang sudah tidak lagi terbuka,” ujarnya.

Sejalan dengan itu dampak dari nilai tukar rupiah pada pertengahan semester pertama ini juga berdamnpak pada volume industri. Sepanjang enam bulan tahun ini hanya 6 juta ton dari total konsumsi, sementara demand hanya 4 juta ton.

Budi menambahkan, faktor pelemahan rupiah terhadap dollar menyebabkan penyempitan keuntungan. Sehingga hasil produksi tidak bisa diteruskan hingga ke end user. Apalagi pelemahan nilai tukarrupiah sepanjang enam bulan terakhir ini cukup drastis dan terjadi dua kali.

Sementara pada enam bulan ke depan, pihaknya optimistis bisa mengejar ketinggalan. “Enam bulan kedepan kinerja industri plastik akan terpotong sekitar dua pekan, tetapi geliat industri otomotif dan makanan-minuman mulai merangkak setelah dua kali pemilu terlewati,” ungkapnya.

Budi menyebut, industri otomotif akan memberi kontribusi sebesar 30 persen. Sebab cukup banyak komponen mobil yang terbuat dari plastik. Sementara untuk makanan dan minuman juga menyumbang kontribusi sekitar 45 persen.

Pada kesempatan sama, INAplas akan menggelar pameran untuk menciptkan peluang strategis pengelohan nafta dan memperluas jaringan bisnis pengusaha Indonesia. Pameran ini diharapkan pemerintah mengatur tingkat Domestic Market Obligation (DMO) bahan baku. (wh)