Selama 2013, Bea Cukai Tindak 4.752 Pelanggaran

Selama 2013, Bea Cukai Tindak 4.752 PelanggaranDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menindak  4.752 kasus mencakup upaya pelanggaran hukum dalam sektor kepabeanan maupun cukai sepanjang tahun 2013.

“Penindakan terkait impor tercatat ada 3.690 kasus, ekspor sebanyak 237 kasus, fasilitas 128 kasus dan cukai 697 kasus,” kata Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono di Jakarta.

Potensi kerugian negara dari 4.752 kasus ini adalah sekitar Rp165,15 miliar minus narkoba, karena narkoba ini tidak ada harganya dan tergolong dalam barang rusak.

Agung menjelaskan dari 4.752 kasus tersebut, sebanyak 201 kasus merupakan pelanggaran komoditas dan produk tekstil, 213 kasus telepon seluler (ponsel) dan aksesoris, 1.158 kasus pelarangan pembatasan, 217 kasus narkoba, 608 kasus hasil tembakau rokok polos tanpa pita, 421 kasus minuman beralkohol dan 1.934 kasus barang lainnya.

Menurut Agung, jumlah penindakan Ditjen Bea dan Cukai sepanjang 2013 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah penindakan pada 2012 hanya mencapai 2.998 kasus pelanggaran hukum.

“Kasusnya meningkat hampir dua kali lipat pada 2013, tapi potensi kerugian lebih tinggi pada 2012 yaitu Rp247,78 miliar. Kasus yang meningkat pada 2013 mencakup penindakan dalam tekstil seperti pakaian bekas, telepon, hasil tembakau dan minuman keras,” ujarnya.

Selama 2013 Ditjen Bea dan Cukai mencatat ada peningkatan kegiatan penindakan di wilayah perbatasan Indonesia dari 46 kasus pada 2012 menjadi 150 kasus pelanggaran hukum pada 2013.

“Itulah sebabnya sejak awal tahun meminta tambahan pegawai. Saat ini ada 10.600 pegawai dan ada tambahan 260 orang. Selain itu ada proses penambahan sarana dan prasarana infrastruktur,” katanya.

Penambahan pegawai tersebut juga dibutuhkan untuk mengawal penerimaan bea dan cukai yang pada 2014 ditargetkan sebesar Rp170,2 triliun berasal dari cukai Rp116,3 triliun, bea masuk Rp33,9 triliun dan bea keluar Rp20 triliun. (ant/bh)