Sektor Pertanian Jatim Minus 21,39 Persen

 

Sektor Pertanian Jatim Minus 21,39 Persen

 

Sektor pertanian Jawa Timur menorehkan catatan kurang menggembirakan tahun 2013. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim 2013 tumbuh 6,55 persen dibandingkan 2012. Namun, angka pertumbuhan pertanian Jatim terendah, yakni sebesar 1,59 persen. Padahal semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,43 persen.

“Dilihat dari pertumbuhan sektoral, semuanya mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian. Pertanian Jatim tumbuh negatif, -21,39 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Jatim M. Sairi Hasbullah di kantornya, Rabu (5/2/2014).

Kondisi tersebut, terangnya, disebabkan faktor musiman. Waktu tanam subsektor bahan makanan yang bersamaan, mengakibatkan beberapa subsektor lainnya mengalami pertumbuhan menurun. Di antaranya ,bahan makanan -29,76 persen, perkebunan -36,32 persen, kehutanan -21,74 persen, dan perikanan -3,41 persen.

“Kondisi iklim yang kurang bersahabat dan pola musiman, juga mempengaruhi,” imbuh dia.

Selain sektor pertanian, dunia usaha Jatim juga dihadapkan pada situasi kurang menguntungkan. Hal itu diakibatkan tingginya tingkat inflasi dan suku bunga bank (BI rate, Red) sebesar 7,5 persen.

“Meski begitu, fenomena ekonomi Jatim menunjukkan tren yang cukup menggembirakan akibat perekonomian global yang membaik di wilayah Asia. Juga peningkatan kegiatan investasi dan perdagangan antarpulau di Indonesia.,” kata Sairi.

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya mengungkapkan, lesunya sektor pertanian Jatim seharusnya menjadi warning bagi Pemprov Jatim. Menurutnya, pemprov memerlukan sikap baru di sektor pertanian.

“Kita harus mulai perbaiki problem administrasi. Misalnya, tiap awal dan akhir tahun, bupati dan gubernur harus menetapkan kuota pupuk melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani),” katanya.

Karena yang seringkali terjadi ialah keterlambatan soal penetapan administrasi. Akibatnya, distributor tak berani menjual karena pupuk masuk kategori bersubsidi.

Selain itu, persoalan timing dan administrasi tersebut merupakan dampak dari mata rantai keputusan yang lamban dari pusat.

“Keputusan lambat itu dimulai dari Kementan, DPR, lalu turun ke provinsi, lalu ke kabupaten, yang harus keluar surat penetapan alokasi. Akhirnya tahun anggaran kita sering terjadi jeda,” tuturnya. Ini berimbas pada ketidakoptimalan pertumbuhan produktivitas pertanian Jatim.(wh)